Page 120 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 120
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
hubungan ekonomi Indonesia dengan India dan Myanmar tetap
terjaga. Sementara Sjafruddin Prawiranegara menambahkan bahwa
Indonesia tidak perlu ikut dalam penandatanganan perjanjian tersebut
karena Indonesia tidak pernah terlibat perang dengan Jepang.
Karena kedua kubu mempunyai argumentasi yang baik dan rasional,
akhirnya pimpinan, Masyumi kemudian melakukan voting untuk
menentukan sikap terhadap langkah yang diambil kabinet. Hasil voting
menunjukkan, kelompok Sukiman mendapatkan kemenangan tipis
dengan dukungan 17 orang anggota berbanding 14 orang yang menolak,
sementara terdapat dua anggota yang memilih abstain.
Sementara itu, kabinet melakukan sidang untuk menentukan
sikap kabinet apakah akan ikut dalam penandatanganan perjanjian
damai Jepang atau tidak pada 7 September 1951. Menteri-menteri
yang berasal dari Masyumi, PIR, Partai Katolik, dan Fraksi Demokrat
menyatakan dukungannya terhadap penandatanganan perjanjian,
sementara PNI dan Partai Buruh menolak. Sikap yang ditunjukkan para
menteri dari PNI ini sesuai dengan garis kebijakan partai yang menolak
Meski menolak kemungkinan Indonesia ikut dalam perjanjain damai tersebut meski
perjanjian tersebut, golongan tua di dalam PNI memberikan dukungannya. Selanjutnya,
hasil keputusan sidang menunjukkan 10 orang anggota kabinet
tampaknya terdapat mendukung berbanding 6 orang yang menolak.
kekhawatiran dari PNI Meski menolak perjanjian tersebut, tampaknya terdapat
akan kemungkinan kekhawatiran dari PNI akan kemungkinan jatuhnya kabinet oleh mosi
jatuhnya kabinet oleh yang diajukan oleh parlemen. Sidik Djojosukarto mengatakan bahwa
mosi yang diajukan meski PNI menolak kemungkinan persetujuan perjanjian damai Jepang
oleh parlemen, namun partainya tidak akan mendukung upaya apapun
oleh parlemen. dari parlemen untuk melakukan debat terkait dengan perjanjian
tersebut. Pada akhirnya, parlemen tidak pernah meratifikasi perjanjian
damai Jepang tersebut.
Hal berikutnya yang menunjukkan kedekatan hubungan antara
kabinet Sukiman dengan Amerika Serikat adalah penandatanganan
bantuan MSA, suatu bantuan yang diberikan Amerika Serikat
kepada negara-negara berkembang dalam upaya Amerika Serikat
untuk membendung perluasan pengaruh komunis di dunia. Dengan
menerima bantuan tersebut, maka negara penerima bantuan tidak
hanya akan menerima bantuan ekonomi, melainkan juga bantuan
militer, sebagaimana ditegaskan oleh Harry S. Truman, “Perubahan
penekanan program bantuan ekonomi, dari upaya pemulihan menuju
dukungan pertahanan memerlukan koordinasi antara Administrasi
Kerjasama Ekonomi dengan Departemen Pertahanan.”
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 117
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 117 11/19/19 1:14 PM
