Page 123 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 123

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                         Di dalam tubuh Masyumi sendiri, muncul kritikan keras dari
                                                   kelompok Natsir terhadap penandatanganan kesepakatan tersebut.

                                                   Hal ini tampaknya dapat dipahami. Pertama, telah diketahui secara
                                                   luas bahwa kedua tokoh tersebut memiliki hubungan buruk, sehingga
                                                   baik kelompok Natsir maupun kelompok Sukiman akan bersikap
                                                   keras terhadap kebijakan yang dianggap salah dari masing-masing

                                                   kubu. Kedua, bagaimanapun juga, meski Masyumi memiliki kedekatan
                                                   hubungan dengan Amerika Serikat, namun bantuan militer yang
                                                   pernah ditawarkan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia pada
                                                   masa kabinet Natsir ditolak oleh Mohammad Natsir yang tampaknya

                                                   berupaya mempertahankan politik bebas aktif.
                                                         Kemudian, pada 11 Februari 1952, kelompok Natsir mendesak agar
                                                   dilakukan rapat pimpinan partai untuk membahas penandatanganan
                                                   kesepakatan tersebut. Sukiman dan Jusuf Wibisono datang menghadiri

                                                   rapat, sementara Ahmad Subardjo tidak datang. Ahmad Subardjo sendiri
                                                   memberikan pembelaan terhadap langkah yang telah diambilnya.
                                                   Pertama, Ahmad Subardjo meyakini bahwa, Indonesia membutuhkan
                                                   bantuan persenjataan dari Amerika Serikat untuk menghadapi gejolak

                                                   pemberontakan di dalam negeri. Kedua, Ahmad Subardjo mengatakan
                                                   bahwa alasan mengapa dirinya hanya menyampaikan penandatanganan
                                                   persetujuan dengan Sukiman dan tidak meminta pendapat dari kabinet
                                                   dan pimpinan militer disebabkan bahwa urusan luar negeri Indonesia

                                                   merupakan tanggung jawab menteri luar negeri dan perdana menteri.
                                                         Penandatanganan MSA oleh Ahmad Subardjo bukannya tanpa
                       Di dalam tubuh              dukungan. Pihak-pihak yang mendukung bantuan ini mengatakan

                     Masyumi sendiri,              bahwa langkah yang diambil oleh Subardjo hanya sebatas langkah-
                       muncul kritikan             langkah pemerintahan biasa, bukan mengubah haluan politik luar
                 keras dari kelompok               negeri Indonesia. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa meski bantuan

                       Natsir terhadap             militer Amerika Serikat ditolak oleh Mohammad Natsir, namun bantuan

                   penandatanganan                 militer dalam skala yang kecil pernah diterima Indonesia dari Amerika
               kesepakatan tersebut.               Serikat pada bulan Agustus 1950 dalam bentuk seperangkat radio,
                    Hal ini tampaknya              senjata-senjata ringan, serta kendaraan militer yang diperuntukkan

                      dapat dipahami.              untuk petugas kepolisian. Sebagian kecil lainnya mengatakan bahwa
                                                   Indonesia membutuhkan kerja sama dengan Amerika Serikat untuk







                                       dpr.go.id   120





         02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd   120                                                                  11/19/19   1:15 PM
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128