Page 128 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 128
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
penelitian biografi yang dibuat oleh Soelaeman Soemardi dari 146
orang yang menjadi menteri kabinet antara 1945 dan 1954, 234 orang
yang menjadi anggota parlemen pada 1954 dan 61 pegawai negeri
tingkat tertinggi pada waktu itu. Soelaeman menemukan bahwa 83%
menteri kabinet, 59% anggota parlemen dan 100% pegawai negeri
senior telah memperoleh pendidikan universitas atau pendidikan
menengah atas. Selain itu, ia juga menemukan bahwa 94% dari menteri
(terlepas dari tingkat pendidikan mereka), 91% anggota parlemen dan
semua pegawai negeri telah dididik di Barat.
Revolusi nasional Indonesia dipimpin oleh para intelektual
Revolusi nasional seperti itu, orang-orang yang telah memanfaatkan banyak liberalisme
Indonesia dipimpin Barat dan radikalisme, dan yang, lebih dari kelompok lain, memiliki
oleh para intelektual kemampuan teknis untuk mengambil alih negara modern, pengetahuan
yang diperlukan dari bahasa Barat dan hukum Barat dan prosedur
seperti itu, orang- administrasi. Banyak dari orang-orang ini telah dapat memperoleh
orang yang telah pendidikan Barat mereka karena kekayaan atau posisi sosial yang
memanfaatkan banyak tinggi dari keluarga mereka. Tetapi, sebagai anggota elit revolusioner,
liberalisme Barat dan kekuatan dan prestise mereka lebih bergantung pada pencapaian
radikalisme, dan yang, pendidikan mereka daripada posisi orang tua mereka, biasanya anggota
dari salah satu kelompok usaha kecil Indonesia atau salah satu (dan
lebih dari kelompok dalam banyak kasus adalah birokratisasi) aristokrasi. Kaum intelektual
lain, memiliki datang untuk menjalankan kekuasaan sebagai kelompok independen,
kemampuan teknis tidak hanya pada tingkat yang lebih rendah, hanya sebagai juru bicara
untuk kelompok-kelompok yang lebih tua, tempat anggota mereka
untuk mengambil muncul.
alih negara modern, Meskipun terdapat dominasi secara kuantitas, tetapi tidak
pengetahuan yang pernah ada intelektual yang memiliki monopoli terhadap kontrol
diperlukan dari bahasa sosial, bahkan pada tingkat elit politik. Jika definisi kita adalah
dalam hal latar belakang pendidikan formal — dan ini bukan hanya
Barat dan hukum pembenaran heuristik tetapi juga dasar dalam pemikiran kelompok
Barat dan prosedur itu sendiri — maka seseorang harus segera menunjuk kelompok lain
administrasi. yang harus berbagi kekuatan dengan elit ini. Ini adalah (menurut
definisi) orang-orang tanpa pendidikan tinggi ala Barat atau pendidikan
menengah atas. Kekuatan mereka tidak terletak pada pemahaman
tentang fungsi negara modern, tetapi lebih pada keterampilan politik
yang sempit, pada kemampuan untuk bertindak sebagai mediator
dan penyelenggara dalam kaitannya dengan masa yang diatur secara
politis, dan untuk mempengaruhi pemimpin tingkat bawah dari partai
dan organisasi massa, atau dengan kata lain, teknokrat.
Peran ini telah dijalankan oleh orang-orang dari pendidikan
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 127
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 127 11/19/19 10:47 AM
