Page 133 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 133
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
1950-an, Indonesia dicirikan oleh bentuk ketiga, yaitu perebutan
kekuasaan politik yang tak kunjung usai. Di dalam kondisi ini, negara
148
menjadi arena pertarungan kepentingan politik yang membatasi
profesionalisme birokrasi. Selain itu, politik digadang-gadang sebagai
panglima dan politisasi memasuki hampir seluruh ranah kebijakan
publik yang diterapkan pada periode tersebut. 149
Memasuki tahun 1952, Kabinet Sukiman, kabinet kedua yang
berdiri di masa Demokrasi Parlementer, jatuh setelah diterpa isu
Mutual Security Act antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.
Isu tersebut adalah hal yang paling menentukan kejatuhan kabinet
tersebut. Berbeda dengan pendahulunya, kabinet Sukiman yang secara
resmi disebut kabinet koalisi, kuat dalam dukungan parlemen. Hal
tersebut juga didukung dengan fakta bahwa kabinet tersebut lebih
mampu bekerja sama dengan Presiden Sukarno, tetapi di sisi lain itu
lemah karena perpecahan dalam jajarannya. Perpecahan ini dibuktikan
pada bulan-bulan awal masa pemerintahan kabinet, dalam serangkaian
kebijakan zigzag pada pembekuan dewan regional yang sudah mapan,
pembebasan tahanan politik yang diadakan di bawah peraturan darurat
militer, dan embargo PBB terhadap ekspor bahan strategis ke China.
Pengaruhnya juga harus dilihat dalam pengeluaran yang berlebihan
dan perlu dikurangi, contohnya adalah pengiriman delegasi dalam
jumlah yang sangat besar untuk menghadiri konferensi luar negeri.
Setelah Kabinet Sukiman berakhir, kemudian pemerintahan
dilanjutkan oleh Kabinet Wilopo. Sebagai Perdana Menteri, Wilopo
Memasuki tahun mengemban tugas penting untuk meneruskan proses berbangsa dan
1952, Kabinet bernegara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1952
Sukiman, kabinet tanggal 1 April 1952. Kabinet Wilopo adalah periode penting di dalam
kedua yang berdiri sejarah politik Indonesia, serta menjadi titik balik pemerintahan di
Indonesia dalam periode pasca-revolusi. Kabinet Wilopo adalah
150
di masa Demokrasi kabinet terakhir bagi sistem pemerintahan Indonesia yang menerima
Parlementer, jatuh sistem parlementer ala Barat dengan sesungguhnya. Pada periode
setelah diterpa isu tersebut, pertikaian politik yang terjadi antara kelompok Islam
Mutual Security Act (Masyumi) dan partai nasionalis yang sekuler, secara tidak langsung
melemahkan posisi parlemen. Pada masa Kabinet Wilopo pula
antara pemerintah polarisasi elit-elit politik terpolarisasi menjadi apa yang dikenal dengan
Indonesia dan solidarity maker (kepemimpinan politis) dan administrator (teknokrat).
Amerika Serikat. 148 Taufik Abdullah, (2009), Indonesia Towards Democracy, Singapore: Institute of South East Asian
Studies, h. 251-9
149 Herbert Feith, (2009), The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary
Indonesia. Equinox Publishing, h. 22.
150 Ibid., h. 26.
dpr.go.id 132
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 132 11/19/19 10:47 AM
