Page 138 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

— tetapi selain itu mereka berpendapat bahwa Indonesia tidak
perlu mengikuti presidensi konstitusional Barat secara mekanis. 156
Meskipun pada awalnya terdapat friksi, daftar nama yang
diberikan oleh Wilopo kepada Presiden Sukarno mendapat persetujuan
dalam selang waktu yang singkat. Kabinet tersebut diumumkan pada
tanggal 4 April 1952 dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Kabinet Wilopo 157

Kementerian Nama Partai

Perdana Menteri Mr. Wilopo PNI
Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito Masyumi
Luar Negeri Mukarto Notowidigdo PNI
Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem Masyumi
Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX Independen
Kehakiman Mr. Lukman Wiriadinata PSI
Penerangan Arnold Mononutu PNI
Keuangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo PSI
Pertanian Mohammad Sardjan Masyumi
Perdagangan Mr. Sumanang PNI
Perhubungan Ir. Djuanda Independen
Pekerjaan Umum Ir. Suwarto Katolik
Perburuhan I. Tedjakusuma Buruh
Sosial Anwar Tjokroaminoto PSII
Pendidikan Dr. Bahder Djohan Independen
Agama K.H. Fakih Usman Masyumi
Kesehatan Dr. Johannes Leimena Parkindo
Urusan Pegawai R.P. Suroso Parindra

Terdapat beberapa pokok perbedaan kebijakan di dalam Kabinet
Wilopo. Kebijakan luar negeri, yang dianggap sangat penting dalam
hal dampaknya pada divisi politik partai, justru ditempatkan terakhir
di antara poin-poin program kabinet, dan hanya mendapat sedikit
perhatian di dalam pernyataan Perdana Menteri Wilopo. Penekanan
ditempatkan pada pemeliharaan kebijakan independen yang aktif serta
“…mengimplementasikan kebijakan luar negeri dengan melihat situasi
internal. Pemerintah menyatakan bahwa akan membuka kembali
perundingan dengan Amerika Serikat dengan maksud untuk mengganti
perjanjian Subardjo-Cochran dengan ‘kesepakatan lain dengan kondisi
yang tidak menyimpang dari kerangka kerjasama internasional

156 Herbert Feith, (2009), op. cit., h. 201-7.
157 Herbert Feith. (1962), op. cit., h. 228-9.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 137
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 137 11/19/19 10:47 AM