Page 142 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 142
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
upaya untuk penghematan dan kontrol yang ketat di dalam belanja
pemerintah. Kementerian Keuangan menganggarkan di tahun
1953 untuk menyerukan pengurangan agregat dalam pengeluaran
pemerintah lebih dari Rp4 miliar - lebih dari 25% dari total pengeluaran
pada tahun 1952. Implementasi akan mengakibatkan pemecatan
setidaknya 150,000 orang pada daftar gaji pemerintah, menurut
perkiraan oleh Kementerian Keuangan. Kenyataannya, pengeluaran
tidak terlalu berkurang, tetapi kabinet Wilopo benar-benar berhasil
mempertahankan defisit kurang dari apa yang mereka proyeksikan
sampai Juni 1953, ketika kabinet jatuh pada isu penggunaan kekuatan
untuk menyingkirkan penghuni liar dari lahan perkebunan Sumatera. 163
Setelah menyatakan kebijakannya, Wilopo, pada 19 Juni,
mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah akan melanjutkan
pekerjaannya — kecuali parlemen berpikir berbeda. Dengan demikian
ia tidak bertanya langsung untuk mosi percaya. Sebuah mosi yang
memberi kabinet suatu kesempatan untuk bekerja, disahkan pada hari
Terkait dengan yang sama dengan 125 suara berbanding 5 suara. 164
kemakmuran, DPR Terkait dengan kemakmuran, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
(Dewan Perwakilan menyoroti aspek keuangan di dalam pemerintahan Wilopo. Beberapa
Rakyat) menyoroti poin tersebut terbagi menjadi beberapa persoalan yang menjadi
pembahasan di berbagai rapat DPR terkait program pemerintahan
aspek keuangan di terkait masalah keuangan pada masa awal pemerintahan Kabinet
dalam pemerintahan Wilopo.
Wilopo. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi sorotan dari DPR
terhadap masalah keuangan. Pertama, mengingat struktur ekonomi
Indonesia pada masa itu masih merupakan produsen bahan-bahan
mentah, oleh karena itu perekonomiannya masih sangat dipengaruhi
oleh keadaan ekonomi dunia, sehingga ekonomi dan keuangan
Indonesia sangat tergantung pada perkembangan ekspor dan harga-
harga di pasar dunia, yang pada saat itu mengalami kemunduran.
Di samping kemajuan-kemajuan di berbagai aspek yang
dianggap sebagai kesuksesan, negara masih mengalami ketidakpastian
(dan kemungkinan adanya kemunduran) keadaan perekonomian
atau disebut dengan afglijdings-proces yang masih belum dapat
diperkirakan akan berhenti di mana.
Seperti yang telah dinyatakan oleh oleh kabinet-kabinet yang
sebelumnya menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan Wilopo
163 Ibid.
164 Herbert Feith, (2009), op. cit., h. 216-22.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 141
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 141 11/19/19 10:47 AM
