Page 139 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 139
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
secara umum dan semangat Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
pada khususnya’.” Indonesia hanya akan menerima bantuan ekonomi
dan teknis, bukan militer. Terkait hubungan dengan Jepang, Wilopo
mengatakan tidak lebih dari bahwa pemerintah memberikan perhatian
rinci pada hal ini, dan bahwa itu hanya akan membentuk hubungan
konsuler, bukan diplomatik, dengan Jepang. Ia menentang saran
unilateral dari Uni dengan Belanda tetapi mengatakan pemerintah
bermaksud untuk melanjutkan negosiasi dengan Belanda mengenai hal
ini dan pertanyaan terkait, yang dipatahkan pada bulan Februari. Dia
mengumumkan bahwa mereka akan bertukar duta diplomatik dengan
Meksiko, Brasil dan Argentina, tetapi belum mengambil keputusan
mengenai penempatan perwakilan diplomatik di Yugoslavia, Spanyol,
atau Uni Soviet.
Terdapat sedikit informasi mendetail yang diberikan pemerintah
dalam masalah kebijakan untuk menghilangkan masalah keamanan
internal. Namun, Wilopo menegaskan pendiriannya mengenai
hubungan sipil-militer. Ia menyatakan bahwa sebagian besar negara
telah mencapai tahap di mana keamanan dapat dipertahankan oleh
otoritas sipil. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah bermaksud
untuk mulai mencabut status ‘darurat militer’ yang dikenakan di bawah
peraturan pada tahun 1939. Pada 3 Juni, pencabutan ini telah dilakukan
untuk Sumatra Selatan, dan karenanya harus dilakukan untuk seluruh
negara di bulan Juli — dengan ketentuan bahwa peraturan darurat
militer yang lebih ringan (di mana otoritas kepada tantara, lebih kecil
dibandingkan pada masa darurat militer) akan efektif di daerah-daerah
tertentu yang dianggap tidak aman. Lebih lanjut, Wilopo menyatakan,
dalam waktu singkat pemerintah akan mengeluarkan sekitar 70% dari
Terdapat sedikit 20.000 orang angkatan perang.
Sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, fokus
informasi mendetail utama pemerintahan Wilopo adalah pada situasi ekonomi dan
yang diberikan permasalahan keuangan negara. Melalui pendekatan yang cukup
pemerintah dalam pesimis, Wilopo menguraikan situasi ekonomi negara, yang ia
masalah kebijakan gambarkan sebagai “kemerosotan yang tidak dapat dilihat ujungnya”.
untuk menghilangkan Ia menunjuk secara khusus pada jatuhnya pendapatan ekspor karena
kemerosotan bahan mentah yang mengikutinya. Disusul oleh ledakan
masalah keamanan perang Korea — turunnya harga bahan mentah seperti timah dan kopra,
internal. dan kesulitan yang dihadapi dalam menghadapi persaingan negara-
negara penghasil bahan mentah lainnya (di sisi lain, pecahnya Perang
Korea memberikan keuntungan dalam memunculkan permintaan
dpr.go.id 138
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 138 11/19/19 10:47 AM
