Page 190 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 190
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
Sebelumnya, penguatan ekonomi rakyat sudah diinisiasi pada
masa pemerintahan Kabinet Natsir. Perdana Menteri Muhammad
Natsir ketika itu menjalankan Program Benteng. Program adalah
program ekonomi yang bertujuan untuk menggiatkan serta
menghidupkan kapitalisme domestik. Di dalam hal ini, para pengusaha
pribumi mendapat dukungan pemerintahan untuk melakukan ekspansi
bisnisnya. Pada saat itu, terdapat beberapa program yang ditawarkan
oleh pemerintah, akan tetapi salah satu sektor yang menjadi fokus
utama adalah sektor impor. Di dalam sektor ini, pengusaha pribumi
mendapatkan kemudian untuk memperoleh izin impor. Selain itu,
terdapat pemberian kredit bagi para pengusaha pribumi. Program
ini diharapkan dapat menjaga dominasi pribumi di dalam melakukan
kontrol terhadap alokasi berbagai lisensi impor.
189
Selama tiga tahun (1950-1953) terdapat sejumlah kurang lebih
700 perusahaan milik pribumi yang menerima bantuan kredit dari
Sebelumnya, program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan
penguatan ekonomi baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan
rakyat sudah program ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
diinisiasi pada masa 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan
pemerintahan Kabinet pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi
Natsir. Perdana liberal.
Menteri Muhammad 2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung
konsumtif.
Natsir ketika itu 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
menjalankan Program 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan
Benteng usahanya.
5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar
dan menikmati cara hidup mewah.
6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan
mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka
peroleh.
Program ini kemudian dilanjutkan secara masif pada masa
Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang melaksanakan kebijakan nasionalisasi
perusahaan-perusahaan asing (meskipun baru dapat direalisasikan
189 Y. Latief. 2003. Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad
ke-20, Jakarta: Mizan.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 189
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 189 11/19/19 10:48 AM
