Page 194 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

1 Semua jenis pajak Rp2,294,517,736.00
2 Bea dan cukai Rp3,459,963,277.50
Jumlah seluruhnya Rp5,754,481,013.50

Jumlah di atas adalah nomimal yang dinyatakan oleh pemerintahan
Kabinet Wilopo yang setara dengan 75% dari jumlah penerimaan
negara seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik
Indonesia, melalui politik moneter keuangannya, menitikberatkan
penerimaan negara dari sektor pajak. Secara langsung maupun
tidak langsung, pemerintah memberikan beban yang berat kepada
rakyat umum secara luas. Menurut Hutomo Supardan, sistem pajak
yang berlaku di Republik Indonesia memiliki beberapa akibat yang
berimplikasi sebagai berikut:

1. Secara umum, pembayar pajak di dalam laatste instansi itu
adalah rakyat (consunienten) yang terbanyak;
Hal ini menunjukkan 2. Para pedagang-pedagang juga membayar dan dikenakan

bahwa pemerintah pajak, tetapi beban ini kemudian dilemparkan kepada para

Republik konsumen-konsumen dalam bentuk harga barang-barang
keperluan sehari-hari jang lebih tinggi dari apa yang
Indonesia, melalui
semestinya;
politik moneter 3. Banyak perusahaan nasional yang harus gulung tikar karena

keuangannya, salah satu sebab, yaitu daya beli (koopkracht) masyarakat

menitikberatkan yang amat rendah, hingga produksi-produksi perusahaan
nasional itu tidak mempunjai aset; karena para pengusaha-
penerimaan negara
pengusaha tersebut dikenakan pajak yang bisa dibilang
dari sektor pajak. memberatkan bagi sebagian pengusaha.

Terkait dengan permasalahan ini, DPR memberikan saran kepada
pemerintah agar pemerintahan di Kabinet Wilopo tidak salah paham
bahwa DPR menginginkan supaya rakyat terbebas sama sekali dari
pembayaran pajak. Melainkan DPR menginginkan agar pemerintahan
Kabinet Wilopo dapat menciptakan sumber-sumber keuangan negara
dengan:

Memperbesar produksi di segenap sektor (pertanian,
perindustrian, pertambangan, perhewanan, perikanan, pergaraman
dan sebagainya);

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 193
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 193 11/19/19 10:48 AM