Page 277 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 277
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
jakni keinginan atau kerinduan bersatu dengan Chaliq-
nja, sebagai ada diadjarkan oleh semua agama. Djadi
dalam “Dasar Negara” kita haruslah ada prinsip jang
memungkinkan warna-negara kita memenuhi keinginan-
keinginan kerinduan-kerinduan djiwanja itu.
6. Negara kita meliputi tanah air jang kita sebut Indonesia
dan bangsa jang kita namakan Bangsa Indonesia. Djadi
dalam “Dasar Negara” kita haruslah ada satu prinsip jang
menundjukkan dimana kebahagiaan itu diusahakan oleh
siapa dan untuk siapa kebahagiaan itu diusahakan.
7. Tanah air Indonesia adalah sebagian dari dunia dan Bangsa
Indonesia adalah sebagian dari djenis kemanusiaan. Tidak
ada manusia atau suatu bangsa bisa hidup dengan bahagia
djika ia memutuskan hubungan dengan sedjenisnja. Djadi
dalam “Dasar Negara” kita haruslah ada satu prinsip
Uraian pokok jang menundjukkan bahwa Negara dan bangsa kita ada
pikiran yang terdiri berhubungan dengan dunia diluar negara kita dengan
dari delapan butir bangsa-bangsa diluar bangsa kita.
ini disampaikan 8. Negara adalah satu organisasi untuk mengatur proses
masjarakat. Tiap organisasi memerlukan pimpinan. Djuga
fraksi PKI sebagai negara memerlukan pimpinan jang disebut pemerintah.
semacam pembuka Menegakkan pemerintah itu ada bermatjam-matjam
ruang pikir untuk djalannja. Djadi dalam “Dasar Negara” kita harus ada satu
masuk ke dalam prinsip jang menentukan bagaimana kita menegakkan
suatu pemerintah.
pembicaraan
mengenai dasar Uraian pokok pikiran yang terdiri dari delapan butir ini
Negara mana yang disampaikan fraksi PKI sebagai semacam pembuka ruang pikir untuk
sesuai dengan jiwa masuk ke dalam pembicaraan mengenai dasar Negara mana yang sesuai
bangsa Indonesia. dengan jiwa bangsa Indonesia.
Selanjutnya fraksi ini menekankan kenyataan masih kuatnya
pengaruh asing dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pandangan-
pandangan yang berbau kolonialisme dan imperialism, menurut fraksi
ini, masih menentukan pergaulan hidup rakyat sehari-hari. Untuk itu
ditekankan bukan undang-undang dasarnya yang diubah, tapi perilaku
dan pergaulan hidup yang harus diubah, sebagaimana pernyataan
berikut:
Djadi, bukannja dasar Negara jang harus diubah,
melainkan pergaulan hiduplah jang harus
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 277
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 277 11/19/19 1:10 PM
