Page 280 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 280
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Dalam uraiannya tokoh NU ini menjelaskan bahwa negara
tidak harus dipisahkan dari agama, setidaknya dalam konteks Islam,
karena dalam Islam tidak mengenai theokrasi dan hierarki kepadrian
sebagaimana yang ada dalam gereja Katolik. Selain itu dipaparkan
bahwa Islam mengatur manusia dalam hidup dan kehidupannya dalam
apa yang disebut Ubudiyah (ibadah) yakni hubungan manusia dengan
Tuhannya, Muamalah yakni hubungan sosial antara manusia dengan
manusia dan masyarakat sekitarnya, serta Dinayah atau hukum yang
berisi aturan dan sanksi-sanksi bagi pelanggaran.
5.6.3. Konsepsi Presiden
Wacana yang diusulkan Presiden Sukarno ini dikenal dengan
“konsepsi Presiden”. Dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa
dan negara dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, Sukarno
menyatakan usulnya dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Sistem demokrasi parlementer setjara Barat (demokrasi
liberal) tidaklah sesuai dengan kepribadian Indonesia.
Oposisi di D.P.R. jang selalu berusaha menggulingkan
Pemerintah adalah sesuatu jang tidak tjotjok dengan
suasana kepribadian Indonesia tersebut. Oleh karena
Dalam uraiannya itu sistim Demokrasi Parlementer harus diganti dengan
tokoh NU ini sistim Demokrasi Terpimpin, demokrasi gotong-royong,
menjelaskan bahwa jakni suasana demokrasi jang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusjawaratan.
negara tidak harus 2. Untuk melaksanakan sistim Demokrasi Terpimpin ini,
dipisahkan dari maka perlulah dibentuk suatu Kabinet Gotong-Rojong
agama, setidaknya jang anggota2nja harus terdiri dari semua partai, dan
organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan jang ada
dalam konteks Islam, dalam masjarakat. Dengan melaksanakan Konsepsi gotong-
karena dalam Islam rojong, maka lenjaplah oposisi dalam D.P.R. Perbedaan2
tidak mengenai pendapat jang ada dalam D.P.R. haruslah digunakan untuk
mentjari perbaikan dan kemadjuan2, bukan untuk semata-
theokrasi dan
mata mendjatuhkan pemerintah jang ada.
hierarki kepadrian 3. Pembentukan Dewan Nasional. Anggota2 Dewan Nasional
sebagaimana yang terdiri dari golongan fongsionil dalam masjarakat. Tugas
ada dalam gereja utamanya adalah memberi nasehat kepada Kabinet, baik
diminta maupun tidak diminta. Golongan fungsionil
Katolik. itu adalah golongan buruh, golongan tani, golongan
tjendikiawan, pengusaha nasional, pemuda, wanita,
angkatan ’45, alim ulama, Protestan-Katholik, orang jang
dpr.go.id 280
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 280 11/19/19 1:10 PM
