Page 278 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dirombak, jang meliputi lapangan Politik – Sosial
– Ekonomi sesuai dengan tjita-tjita Revolusi 17
Agustus 1945.
Achirnja, sebagaimana telah diinginkan oleh Partai
saja, saja masih tetap merasakan adanja manfaat
jang besar demi kesatuan dan persatuan
PANTJA SILA SEBAGAI DASAR NEGARA.- 312

Dalam penekannya Partai Komunis Indonesia (PKI) menilai
perlunya perubahan cara dan gaya hidup yang menyesuaikan dasar
Negara yang sudah ada, yakni Pancasila. Pergaulan hidup yang meliputi
berbagai aspek politik, sosial, ekonomi, yang harus sesuai dengan
cita-cita revolusi, yakni proklamasi 17 Agustus 1945. Karenanya PKI
mendukung UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia.
Sementara itu Fraksi Nahdlatul Ulama (NU) yang erupakan salah
satu partai pengusung Islam sebagai Ideologi Negara menguraikan
seputar anggapan bahwa agama harus dipisahkan dari Negara. Berikut
petikan uraian panjang yang disampaikan Zainul Arifin dari NU:

Agama itu dituturkan kepada Ummat Manusia
pada tiap-tiap masa dan zaman jang disesuaikan
pula bidang waktu dan keadaan pada masa
itu. Kesempurnaan jang penuh dari Agama itu
dituntunkan dengan perantaraan NABI JANG
PALING TERACHIR ialah MUHAMMAD S.A.W.
Kesemuanja TUNTUNAN TUHAN JANG MAHA ESA
Dalam penekannya ITU menurut adjaran Alqur’an ialah I S L A M.

Partai Komunis Oleh karena itu, Sdr.Ketua, ISLAM sebagai
TUNTUNAN TUHAN JANG MAHA ESA untuk
Indonesia (PKI)
HIDUP dan KEHIDUPAN tidak mengenal dalam
menilai perlunya adjarannja suatu terminologi jang biasa dipakai
perubahan cara dan orang didalam menjusun NEGARA apa jang disebut

gaya hidup yang “pemisahan geredja dan Negara” atau dalam
bahasa asingnja scheiding van kerk en staat. Djika
menyesuaikan dasar
saja mensiteer dalam hal ini pidato P.J.M. Presiden
Negara yang sudah Republik Indonesia SUKARNO, dalam kullian umum
ada, yakni Pancasila. di Universitas Indonesia pada tanggal 17 Mei 1953,
jang diantara lain beliau berkata:

312 Ibid.

dpr.go.id 278

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 278 11/19/19 1:10 PM