Page 275 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 275
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
Lebih lanjut Partai Murba menegaskan bahwa konstitusi atau
undang-undang dasar adalah hukum dasar. Hukum dasar adalah
ideologi. Jadi UUD pada hakikatnya adalah ideologi juga. Rumusan
mengenai menentukan nasib sendiri bagi fraksi Murba meliputi 3
pokok masalah: (1) kedaulatan bangsa atas daerah wilajahnja serta hak
menentukan Bentuk Pemerintah sendiri; (2) hak menentukan sistim
sosial; (3) hak menentukan sistim ekonomi. 310
Berdasarkan keyakinan Partai Murba sebagai pengusung Ideologi
Sosial-Ekonomi kedaulatan suatu bangsa yang tidak meliputi ketiga hal
di atas dianggap tidak memenuhi syarat “Right of Self-determination”.
Bertumpu pada UUD 1945 pasal 1 ayat (1) dan (2) yang menekankan
Lebih lanjut Partai bahwa Kedaulatan Bangsa Indonesia atas daerah wilayahnya serta
Murba menegaskan merumuskan Bentuk Pemerintahan sendiri.
Dalam resumenya mengenai dasar Negara, pandangan fraksi
bahwa konstitusi Murba menekankan bahwa:
atau undang-
undang dasar Bukan ideology melainkan Sosial-Ekonomi jang
adalah hukum dasar. mendjadi dasar atau sendi negara. Oleh karenanja
djuga bukan ideologi jang menentukan bentuk dan
Hukum dasar adalah isi Sosial-Ekonomi, melainkan Sosial-Ekonomilah
ideologi. Jadi UUD jang menentukan bentuk da nisi ideologi.
pada hakikatnya Ideologi jang ditimbulkan oleh revolusi bukanlah
ideologi jang mendjamin tetap berlakunja
adalah ideologi juga.
kekuasaan modal monopoli kolonial, melainkan
ideologi jang mendjamin hapusnja kekuasaan
monopoli finans-kapital internasional atas
masjarakat Indonesia. Ideologi jang ditimbulkan
revolusi menghantjurkan segala matjam ideologi
jang berbau kolonial. Ideologi jang ditimbulkan
oleh revolusi adalah patokan-patokan baru jang
berpantjang diatas masjarakat guna melaksanakan
hubungan masjarakat baru jang belum pernah
berlaku selama ini, tetapi jang akan dan harus
berlaku dimasa dating atas kekuasaan revolusi.
Inti (substance) dari pada Ideologi Negara harus
dirumuskan dalam Mukadimah Undang-undang
Dasar sebagai perintah berlakunja patokan-
patokan baru jang terpantjang diatas masjarakat
Indonesia. 311
310 Ibid.
311 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 275
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 275 11/19/19 1:10 PM
