Page 279 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

“Islam tidak mengenai theokrasi, walaupun
Islam adalah satu agama. Jang biasa diartikan
dengan perkataan theokrasi, ialah pemerintahan
ke-padrian. Terutama sekali di dalam Geredja
Katholik kita melihat persusunan kepadrian. Ada
Uskup, bahkan ada Paus santa Bapak, ada Kardinal-
kardina, ada Uskup-uskup ada Pater-pater.
Didalam Islam tidak ada hal itu. Islam tidak
mengenal Priesterdom. Islam tidak membutuhkan
seorang padri untuk hubungan dia dengan
Tuhannja. Islam menghendaki hubungan langsung
antara manusia dengan Tuhan sonder perantaraan
padre atau priester. Maka oleh karena itu theokrasi
tidak dikenal oleh Islam. Maka oleh karena itu
pula scheiding van kerk en staat tidak ada didalam
“Islam tidak ISLAM”.
mengenai theokrasi, Demikianlah kata P.J.M. Presiden kita itu.

walaupun Islam Untuk mengatur HIDUP dan PERIKEHIDUPAN
itulah didalam ISLAM diberikan tuntunan

adalah satu agama. tidak sadja untuk mengaturhubungan ummat
Jang biasa diartikan manusia dengan Tuhannja jang dinamakan
dengan perkataan UBUDIJAH, tetapi diberi pula untuk mengatur

theokrasi, ialah PERIKEHIDUPAN jang dinamakan MUAMALAH
ja’ni Peraturan jang mengatur hukum2 privaat
pemerintahan dalam artikata jang seluas-luasnja jang meliputi

ke-padrian. pula sosial dan ekonominja, hubungan manusia
dengan manusia hubungan golongan dengan
golongan, Bangsa dengan Bangsa dll sebagainja
jang dapat disesuaikan dengan bidang waktu dan
keadaan ditiap2 masa dan zaman. Diikuti pula
oleh DJINAJAH jang meliputi perihal sangsi-sangsi
(sich!) dengan apa jang disebut dengan kata-kata
kita sekarang HUKUM PIDANA dan PERDATA.
Dan hukum2 hubungan antara prija dan wanita
(pernikahan) dan hukum2 serta peraturan jang

meliputi kekeluargaan. 313

313 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 279
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 279 11/19/19 1:10 PM