Page 283 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 283
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
6.1 Kabinet Karya dan Upaya
Memudarkan Demokrasi Parlementer
Pembentukan Kabinet Karya dilatarbelakangi oleh suasana
politik yang ketika itu sedang kacau, karena adanya polarisasi yang
dilakukan oleh partai-partai politik dan juga pembagian Jawa-luar
Jawa, yang akhirnya memicu sentimen-sentimen kedaerahan karena
adanya perbedaan dan ketimpangan antara pusat dengan daerah.
Selain itu, pembentukan Kabinet Karya juga tidak terlepas dari
adanya lontaran gagasan politik presiden Sukarno, yaitu Konsepsi
Presiden pada 21 Februari 1957. Melalui Konsepsi Presiden ini, Sukarno
menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah adanya keinginan
dari Sukarno untuk mencampuri urusan pemerintahan sebelum
Konstituante menyelesaikan pekerjaannya sampai hasil kerjanya
dapat direalisasikan. Kemudian mengenai kabinet yang hendaknya
316
dijadikan sebagai Kabinet Gotong Royong dan juga mengenai
pembentukan dewan yang dinamakan Dewan Nasional, yang bertugas
untuk memberikan nasihat kepada kabinet.
Sejak permulaan 1957, Presiden Sukarno sudah mulai menggagas
suatu sistem politik baru karena merasa bahwa banyaknya partai-
partai politik merupakan sumber ‘penyakit’. Konsepsi Presiden, yang
mengusulkan sistem pemerintahan baru, dilontarkan oleh Sukarno
untuk ‘mencari jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan yang dihadapi
sekarang oleh negara dan rakyat Indonesia’.
317
Adapun Konsepsi Presiden itu terdiri atas dua hal. Pertama,
satu hal mengenai kabinet. Kedua, mengenai satu hal yang dinamakan
Dewan Nasional. Untuk perihal kabinet, presiden berkeinginan untuk
membentuk Kabinet Gotong Royong. Istilah ‘gotong royong’ sengaja
Pembentukan Kabinet digunakan oleh Presiden Sukarno karena menurutnya perkataan
Karya dilatarbelakangi tersebut merupakan perkataan asli Indonesia yang menggambarkan
oleh suasana politik jiwa Indonesia semurni-murninya. Namun, menurut Sukarno, selama
ini kabinet-kabinet yang pernah memerintah di Indonesia hanya terdiri
yang ketika itu sedang dari sebagian partai-partau atau fraksi-fraksi saja. Dengan demikian,
kacau, karena adanya Indonesia perlu menyusun satu kabinet yang terdiri dari semua fraksi-
polarisasi yang fraksi atau partai-partai di dalam parlemen. Oleh karena itu, muncul
dilakukan oleh partai- harapan besar agar kabinet yang akan dibentuk selanjutnya mencakup
partai politik 316 Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (Jakarta: Balai Pustaka,
2008), hlm. 379.
317 P.N.H. Simandjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai
Reformasi, 2003, hlm. 177-179.
dpr.go.id 284
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 284 11/19/19 9:22 AM
