Page 286 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 286
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
kabinet tersebut di atas tidak lagi memperhatikan kekuatan yang
ada dalam DPR, tetapi lebih mengutamakan keahlian dan kecakapan
menteri-menteri yang diangkat. Setelah bertukar pikiran dengan
tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan itu, maka diputuskanlah
bahwa Presiden Sukarno merupakan formatur kabinet selanjutnya. 321
Berdasarkan pertemuan tersebut disepakatilah nama Ir.
Djuanda, yang memang tidak berasal dari golongan partai politik
manapun dan juga memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Sebagai
formatur kabinet, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Darurat
Ekstraparlementer dengan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.
Kabinet yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor
108 tahun 1957 dan diresmikan pada 9 April 1957 oleh Sukarno ini diberi
nama Zaken Kabinet atau Kabinet Karya. Seperti yang diharapkan
322
oleh Sukarno, yang tidak menginginkan adanya unsur partai politik
dalam kabinet ini, Kabinet Karya tidak memiliki unsur partai politik
dan pendiriannya pun tidak berlandaskan partai politik. Kabinet ini
lebih banyak diduduki oleh para profesional dalam masing-masing
bidang, meskipun beberapa menterinya masih berasal dari kalangan
partai politik. Meskipun beberapa menteri masih berasal dari kalangan
partai politik, mereka tidak diajukan oleh masing-masing partainya,
tetapi masing-masing membawa nama pribadi, sehingga diharapkan
menteri-menteri ini akan bekerja demi kepentingan negara bukan
323
Sebagai formatur, untuk kepentingan partainya.
Sebagai formatur, Presiden Sukarno rupanya berhasil
Presiden Sukarno
membentuk sebuah kabinet baru hanya dalam waktu empat hari.
rupanya berhasil Kabinet yang berhasil disusunnya ialah kabinet yang dipimpin oleh
membentuk sebuah Ir. Djuanda, seorang teknokrat nonpartai, sebagai Perdana Menteri
kabinet baru hanya serta didampingi oleh wakil-wakil Perdana Menteri yang masing-
masing berasal dari PNI, NU, dan Parkindo. Sebagian besar menterinya
dalam waktu
merupakan anggota partai-partai politik dan menduduki jabatan secara
empat hari. pribadi, tidak mewakili partainya sehingga kebijakan pemerintah
tidak tergantung dari kepentingan partai. Menteri-menteri tersebut
umumnya berasal dari PNI dan NU, serta dua orang merupakan
simpatisan PKI. Kabinet pimpinan Ir. Djuanda yang dilantik pada
324
tanggal 9 April 1957 itu dikenal dengan nama Kabinet Karya .
321 Wilopo, op.cit., 1976, hlm. 52.
322 Febta Pratama Aman, Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957–1959,
(Jurnal SOCIA, Mei 2013, Vol. 10, No.1, hal. 80–90), hlm. 83.
323 Zaini Muslim Ahmad, “Sikap Politik Soekarno terhadap Partai Masyumi 1957–1960” (Skripsi
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 44.
324 Pardiyo, Dewan Nasional: Suatu Badan Penasehat Pemerintah 1957—1959. Skripsi, 1989, hlm.18
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 287
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 287 11/19/19 9:22 AM
