Page 285 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 285
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
perpolitikan dan bernegara menjadi berkurang, begitu juga dengan
peranan dan kedudukan partai-partai yang ada makin tidak berarti,
sehingga makin tersisih. Pasca jatuhnya Kabinet Ali II, pemerintah
dalam hal ini presiden sempat membentuk kabinet formatur,
yaitu dengan menunjuk Soewirjo dari PNI sebagai formatur, untuk
membentuk kabinet yang sesuai dengan Konsepsi Presiden. Dalam hal
ini, kabinet yang dimaksud adalah kabinet kaki empat, yang terdiri dari
wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun usaha yang dilakukan
oleh Soewirjo sebagai formatur gagal dan tak berhasil membentuk
kabinet baru.
Setelah tidak berhasil membentuk kabinet kaki empat, Soewirjo
Sukarno pun kembali menunjuknya sebagai formatur kabinet dengan
komposisi lain. Kala itu, Sukarno meminta Soewirjo agar membentuk
zaken kabinet dan membentuk pula Dewan Nasional. Namun, upaya
Soewirjo itu kembali menemui kegagalan. Kegagalan ini tidak terlepas
dari adanya selisih paham dengan Partai Masyumi mengenai komposisi
menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet, sehingga kemudian
Soewirjo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden Sukarno.
Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Sukarno dalam menghadapi
situasi seperti itu ialah mengadakan pertemuan di istana dengan
sejumlah tokoh-tokoh partai dan organisasi politik.
Presiden Sukarno mengadakan pertemuan tertutup di Istana
Negara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh organisasi
politik untuk membicarakan mengenai pembentukan kabinet dan
juga untuk memilih sosok yang tepat untuk memimpin kabinet ini.
Dalam kabinet yang baru ini Sukarno menginginkan orang yang tidak
berasal dari partai politik karena kabinet ini tidak didirikan atas dasar
kepentingan partai politik. Dan selain itu, hal ini juga merupakan
Setelah tidak berhasil imbas dari kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang
membentuk kabinet Dasar pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan
kaki empat, Soewirjo di kalangan partai-partai politik. Setelah mengadakan pertemuan
Sukarno pun kembali tersebut, pada tanggal 4 April 1957 presiden Sukarno kemudian
menunjuknya sebagai mengambil sikap, yaitu dengan melakukan penunjukan terhadap warga
negara Ir. Sukarno sebagai formatur kabinet.
320
formatur kabinet Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 4 April 1957 itu diadakan
dengan dalam rangka membentuk suatu zaken kabinet ekstraparlemen.
komposisi lain. Presiden menekankan bahwa cara pembentukan kabinet itu harus
dilakukan dengan jalan darurat pula. Titik berat dari penyusunan
320 Ibid., hlm. 20.
dpr.go.id 286
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 286 11/19/19 9:22 AM
