Page 289 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 289
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
politiknya kepada DPR. Demikian juga dengan pengambilan
331
keputusan yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
Terlepas dari pro dan kontra dalam pembentukan Kabinet
Karya, sama seperti kabinet-kabinet yang ada sebelumnya, kabinet
ini juga memiliki kekurangan dan bahkan di awal pembentukannya
pun sudah mengundang kritik dari berbagai pihak. Pembentukan
kabinet ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai sebuah batu loncatan
Sukarno untuk beralih pada Demokrasi Terpimpin. Seperti diketahui,
sebelum dibentuknya Kabinet Karya, presiden Sukarno beberapa kali
mengeluarkan pernyataan bahwa Demokrasi Liberal sudah tidak cocok
untuk diterapkan dan demokrasi tersebut merupakan demokrasi ala
Barat. Bagian terpenting dalam pembentukan Kabinet Karya adalah
bagaimana usaha Sukarno untuk menekan dominasi partai-partai
politik dalam pengaturan jalannya pemerintahan, dimana mereka
melakukan koalisi dengan satu atau dua partai besar dengan beberapa
partai kecil, sehingga membuat koalisi yang dibangun kurang mantap
dan mudah goyah.
332
Di sisi lain, partai-partai dalam barisan oposisi juga tidak mampu
berperan sebagaimana mestinya dan akhirnya hanya menonjolkan
sisi-sisi negatif dari partai oposisi, yaitu upaya untuk menumbangkan
pemerintahan yang sedang berjalan dan menggantinya dengan
Terlepas dari pro pemerintahan dari oposisinya sendiri. Hal inilah yang kemudian
dan kontra dalam membuat kabinet-kabinet sebelumnya berumur pendek dan juga
pembentukan Kabinet menyebabkan kemandegan konstelasi politik di parlemen. Atas dasar
inilah kemudian presiden Sukarno menginginkan sebuah kabinet
Karya, sama seperti baru yang terlepas dari campur tangan partai-partai politik dan juga
kabinet-kabinet yang kekuatan DPR. 333
ada sebelumnya,
kabinet ini juga 6.2 Dewan Nasional dan Musyawarah
memiliki kekurangan Nasional: Melemahnya Peran DPR
Langkah pertama yang dilakukan kabinet bersama dengan
dan bahkan di awal Presiden Sukarno ialah membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6
pembentukannya pun Mei 1957. Di saat yang bersamaan itu pula, Presiden Sukarno terpilih
sudah mengundang sebagai pemimpinnya. Sebagai pimpinan Dewan Nasional, Sukarno
kritik dari berbagai menunjuk sendiri orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Setelah
mendapatkan nama-nama calon anggota Dewan Nasional, Sukarno
pihak.
331 Nasruddin Anshoriy, Bangsa Gagal: Mencari Identitas Kebangsaan (Jakarta: LKIS, 2008), hlm.
161.
332 Zaini Muslim Ahmad, op.cit., hlm. 31
333 Ibid.
dpr.go.id 290
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 290 11/19/19 9:22 AM
