Page 294 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 294
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
Belanda masih berupaya untuk menghalangi upaya tersebut.
Demikianlah segala upaya yang dilakukan oleh Kabinet Djuanda
dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata antara pusat
dan daerah. Terlepas dari bagaimana hasilnya, upaya kabinet tersebut
perlu diapresiasi. Sebab pembangunan yang dilakukan pada kisaran
tahun 1958 hingga berakhirnya Kabinet Djuanda tidaklah suatu perkara
yang mudah mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang
dimiliki oleh negara pada saat itu. Selain dana yang digunakan untuk
melakukan pembangunan terbatas, pemerintah juga harus berjuang
dalam menormalisasikan keadaan.
Di sisi lain, Dewan Nasional dan pelaksanaan Musyawarah
Nasional dapat diartikan sebagai upaya melemahkan peran DPR
sebagai rekan kerja pemerintahdalam hal memutuskan suatu kebijakan,
menyelesaikan konflik, dan menyusun rencana pembangunan. Kabinet
yang memang tidak kental keterlibatan partainya ini semakin membuka
jalan untuk pelaksanaan “demokrasi terpimpin”.
6.3 Posisi DPR dan Pencapaian Kabinet
Karya
Tahun 1957 dan 1958 dapat dikatakan sebagai tahun krisis
bagi Indonesia. Berbagai masalah datang, mulai dari pergolakan
Demikianlah segala yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi sampai dengan masalah
upaya yang dilakukan Irian Barat yang belum terselesaikan sejak penyerahan kedaulatan
Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Untuk keluar
oleh Kabinet
dari masalah-masalah tersebut, Indonesia yang ketika itu berada di
Djuanda dalam bawah pemerintahan Kabinet Djuanda melakukan berbagai upaya
rangka mewujudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan
pembangunan yang berbagai kebijakan yang dibuatnya. Pemerintahan Kabinet Djuanda
dapat dikatakan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, terutama
merata antara pusat
untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang datang dalam
dan daerah. waktu bersamaan dan harus diselesaikan segera. Salah satu program
penting yang harus dilaksanakan oleh Perdana Menteri Djuanda adalah
terkait dengan penyelesaian masalah PRRI-Permesta dan upaya untuk
mempertahankan Irian Barat. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk
membagi fokus dalam menyelesaikan persoalan yang cukup besar ini.
Di luar permasalahannya dengan Dewan Nasional, beruntung
Kabinet Karya tidak mendapatkan kesulitan apapun dari partai-partai
yang pada waktu itu sudah tersudutkan. Namun, ada permasalahan
besar yang harus segera diselesaikan oleh Kabinet Karya, yakni
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 295
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 295 11/19/19 9:22 AM
