Page 297 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 297
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
kemudian memilih bergabung dengan Dewan Perjuangan bentukan
panglima militer di daerah bergolak. Bersama dengan para panglima
yang membangkang, para elite politik ini menuntut hak otonomi
daerah yang luas dalam sektor ekonomi. Atas dasar itulah kemudian
mereka mengajukan “Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara”,
yang isinya adalah mengusulkan agar Mohammad Hatta dan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX menjadi formatur kabinet menggantikan Kabinet
Djuanda, yang dianggap tidak sanggup untuk mengatasi ketegangan
politik. Dalam hal ini, Dewan Perjuangan menuntut, jika keinginan
usulan mereka tidak diterima, maka mereka akan mengambil kebijakan
sendiri dan menganggap dirinya “terbebas dari wajib taat kepada
Sukarno sebagai Kepala Negara”. Usul tersebut disampaikan kepada
Presiden Sukarno, Perdana Menteri Djuanda, Mohammad Hatta, Sultan
Hamengkubuwono IX, dan ketua parlemen. Tetapi kemudian usulan
351
tersebut ditolak oleh Djuanda. Penolakan ini kemudian menimbulkan
reaksi dari para pemberontak, yaitu dengan mendirikan pemerintahan
tandingan. Dewan Perjuangan mendeklarasikan berdirinya PRRI
(Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada 15 Februari
1958 di Bukittinggi. PRRI didukung oleh Permesta di Sulawesi Utara,
sehingga kemudian pemberontakan ini lebih dikenal dengan nama
PRRI-Permesta. 352
Pemberontakan PRRI-Permesta pecah tidak lama setelah
kepulangan Presiden Sukarno dari luar negeri. Hal yang menarik
353
dari pemberontakan ini adalah bukan hanya sekadar dipicu oleh
masalah ketimpangan antara pusat dan daerah saja, tetapi juga ada
bagaimana adanya upaya dari para pemberontak untuk menarik masuk
kekuatan asing dalam persoalan di dalam negeri. Keterlibatan pihak
asing dalam PRRI-Permesta ini kemudian terlihat dalam rentetan-
rentetan peristiwa yang terjadi setelahnya dan kemudian menyebabkan
masalah dalam waktu yang singkat. Melihat hal ini, pemerintah melalui
Pemberontakan Menteri Luar Negeri, Subandrio, berperan penting untuk mematahkan
PRRI-Permesta kegiatan pemberontak yang berada di luar negeri, baik dalam usahanya
pecah tidak lama untuk menyuplai bantuan persenjataan dan perbekalan atau dalam
setelah kepulangan propaganda penghasutan untuk mendapatkan simpati dari kalangan
354
Presiden Sukarno tokoh-tokoh politik di luar negeri.
dari luar negeri. 351 Ibid, hlm. 185.
352 Martin Sitompul, 2014, Perjuangan Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1959–1963,
Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI, hlm. 51.
353 Kementerian Penerangan RI, 1959, Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya: 9 April 1957–9 April
1959, Jakarta: Kementerian Penerangan RI, hlm. 25.
354 Ibid.
dpr.go.id 298
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 298 11/19/19 9:22 AM
