Page 292 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

bangsa serta menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa yang
sesuai dengan kepribadian rakyat Indonesia. Selain itu, Musyawarah
Nasional Pembangunan juga bermaksud untuk mengadakan persiapan-
persiapan untuk menjamin penyaluran rencana tersebut ke arah
pelaksanaan dan keikutsertaan rakyat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan. 342
Namun, kenyataannya upaya tersebut hanya bermanfaat politis
saja. Sementara masalah pembangunan tidak dapat terlaksana dengan
baik sebab tidak adanya ketersediaan dana. Meskipun demikian,
343
Djuanda tetap berusaha melakukan pembangunan dengan mengambil
keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan prinsipil dalam bidang
perekononomian dan pembangunan. Sebab bagaimana pun sulitnya
keadaan saat itu, pembangunan harus tetap diupayakan apabila
mengacu pada program Kabinet Djuanda yang terdapat dalam Panca
Karya pasal kelima, yakni mempergiat pembangunan.
Langkah yang ditempuh pemerintah selanjutnya ialah

Langkah yang membuka tanah-tanah baru untuk pertanian dan menyempurnakan
ditempuh pemerintah pengairan-pengairan dalam usaha menambah hasil produksi bahan
makanan. Terkait persoalan ini pemerintah pun menetapkan undang-
selanjutnya ialah undang tentang pokok-pokok agraria, penghapusan tanah-tanah
membuka tanah- partikelir, penghapusan monopoli garam, dan lain sebagainya. Selain

tanah baru untuk itu, mengenai soal pembangunan perekonomian negara pada upayanya
pertanian dan telah dicarikan berbagai usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia, di antaranya ialah dengan membentuk Biro Stabilisasi
menyempurnakan Ekonomi yang anggota-anggotanya telah dilantik oleh Perdana
pengairan-pengairan Menteri Djuanda tanggal 27 Mei 1958. Biro ini berkewajiban mengambil

dalam usaha tindakan-tindakan guna perbaikan serta efisiensi di bidang ekonomi
menambah hasil dan keuangan. 344
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menjamin
produksi bahan kehidupan dan pekerjaan yang layak serta memperluas kesempatan
makanan. bekerja bagi seluruh penduduk dengan ditetapkan pengaturan dengan
Undang-Undang No.85 tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan
Lima Tahun 1956-1960, yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1958.
Lalu, dalam rangka menyapu bersih sisa-sisa kolonial di lapangan
ekonomi, pemerintah menetapkan peraturan-peraturan tentang
Penetapan semua Badan Pengawas Bank-Bank Belanda (P.P. No.

342 Sukarno, Mohammad Hatta, dan Djuanda, Tiga Prasaran Pembangunan. Djakarta: Sekretariat
Musjawarah Nasional Pembangunan, 1957, hlm. 35.
343 Pardomuan Siregar, Kabinet Djuanda: Merintis Jalan Untuk Ke Demokrasi Terpimpin dalam
Rangka Undang-Undang Dasar 1945. Skripsi, 1989, hlm. 33.
344 Kementerian Penerangan RI, Op.cit., 1958, hlm. 13.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 293
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 293 11/19/19 9:22 AM