Page 295 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pergolakan yang terjadi di daerah-daerah. Pergolakan di sejumlah
daerah dilatarbelakangi oleh adanya perasaan tidak puas terhadap
kebijakan Pemerintah Pusat pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena
adanya kesenjangan dalam pembangunan daerah dan pembangunan
wilayah pusat. Di samping itu, ada daerah-daerah yang beranggapan
bahwa Pemerintah Pusat telah terpengaruh oleh golongan komunis.
Manifestasi dari perasaan tidak puas ini diwujudkan dalam bentuk
gerakan-gerakan yang bersifat kedaerahan seperti PRRI di Sumatera
dan Permesta di Sulawesi.
Terkait ketidaknormalan tersebut, Djuanda berpendapat bahwa
pergolakan-pergolakan di daerah itu juga mengandung unsur-unsur
baik, yakni sebagai hasrat murni rakyat daerah untuk mendapatkan
otonomi yang luas, perimbangan keuangan yang sehat antara pusat
dan daerah, alokasi deviden kepada daerah-daerah, dekonsentrasi
perdagangan luar negeri dan lain sebagainya. Seperti telah disinggung
sebelumnya, sebagai salahsatu upaya menyelesaikan isu ketimpangan
pusat dandaerah yang berujung pemberontakan, pemerintah pun
menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang berlangsung dari
tanggal 10 hingga 15 September 1957 dan kemudian Musyawarah
Nasional Pembangunan yang berlangsung dari tanggal 25 November
hingga 4 Desember 1957. Musyawarah-musyawarah itu diadakan
dengan tujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian terkait
persoalan-persoalan yang dihadapi antara daerah-daerah dan pusat.
Akan tetapi, upaya penyelesaian tersebut disalahgunakan oleh pihak-
pihak yang menjalankan politik obstruksi di luar parlemen terhadap
Presiden dan Pemerintah. .
348
Namun, jalan penyelesaian masalah lewat perumusan kebijakan
Namun, jalan tidaklah cukup. Pemerintah pun tidak dapat membiarkan tindakan yang
penyelesaian masalah membahayakan keselamatan negara itu. Maka, pemerintah bertindak

lewat perumusan secara tegas dalam usaha menumpas kaum pemberontak yang benar-
kebijakan tidaklah benar bertindak secara kontra revolusioner dan mengkhianati negara

cukup. Pemerintah dan bangsa Indonesia dengan cara menghancurkannya demi keutuhan
wilayah Republik Indonesia. Sebagai contoh, keadaan yang genting di
pun tidak dapat masa pemerintahan Djuanda pun baru dapat diselesaikan pada bulan

membiarkan tindakan Agustus 1958 melalui pendekatan militer yang digunakan pemerintah
yang membahayakan untuk menangani peristiwa PRRI-Permesta.
Peristiwa PRRI-Permesta yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari
keselamatan berbagai pergolakan yang terjadi, diantaranya adalah akibat adanya
negara itu. kesenjangan dalam tubuh Angkatan Darat yang melibatkan para

348 Kementerian Penerangan RI, op.cit., 1958, hlm. 4-5.

dpr.go.id 296

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 296 11/19/19 9:22 AM