Page 300 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

Keberhasilan Kabinet Djuanda dalam menumpas PRRI-Permesta
belum dibarengi dengan keberhasilannya dalam upaya untuk
mempertahankan Irian Barat. Sejak status Irian Barat ditangguhkan
pada penyerahan kedaulatan Indonesia pada 1949, masalah Irian
Barat kemudian menjadi sengketa antara pihak Belanda dan pihak
Indonesia yang menginginkan agar Irian Barat menjadi bagian penuh
dari kedaulatan RI. Masing-masing kedua belah pihak memiliki
argumentasi-argumentasi dalam upayanya untuk mempertahankan
Irian Barat. Pihak Belanda berpendapat bahwa Irian Barat yang masih
terbelakang akan lebih baik jika berada di bawah Belanda, karena
Belanda beranggapan bahwa Indonesia adalah sebuah negara baru yang
masih belum kuat secara ekonomi sehingga tidak akan mampu untuk
mengurus Irian Barat dan juga tidak memiliki perbedaan dalam etnis
dan kebudayaan. Sedangkan pihak Indonesia beranggapan bahwa Irian
Barat memiliki arti penting dalam keutuhan kemerdekaan Indonesia
yang telah diraih dan anggapan Belanda mengenai adanya perbedaan
dalam hal etnis dan kebudayaan tidak dapat dijadikan dasar untuk
tidak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Sejak pengakuan kedaulatan pada 1949, masalah sengketa Irian
Barat selalu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Indonesia.
Keberhasilan Kabinet Dengan sistem parlementer yang memberikan kekuasaan terhadap
Djuanda dalam partai politik untuk memerintah, dinamika masalah Irian Barat terus

menumpas PRRI- bergulir dari satu kabinet ke kabinet berikutnya. 362 Hal itu tidak
terlepas dari kegagalan-kegagalan diplomasi dalam upaya pemerintah
Permesta belum Indonesia untuk mempertahankan Irian Barat, baik secara bilateral

dibarengi dengan maupun dalam forum internasional.
keberhasilannya Pada masa Kabinet Djuanda, perjuangan untuk mempertahankan

dalam upaya untuk Irian Barat masuk dalam pasal 4 program kabinet. Dalam programnya
tersebut, Perdana Menteri Djuanda mencoba untuk mengajukan
mempertahankan kembali resolusi terkait persoalan Irian Barat ke PBB. Perlu diketahui,

Irian Barat. sejak pertengahan tahun 1954, pemerintah Indonesia tidak lagi
berunding secara langsung dengan Belanda dan lebih memilih
untuk membawa persoalan Irian Barat dalam forum internasional.
Namun meskipun persoalan Irian Barat telah dibawa ke dalam forum
internasional, tetapi persoalan ini tidak menemui titik temu. Dalam
satu kesempatan, melalui Menteri Luar Negeri, Subandrio, pemerintah
Indonesia mengajukan suatu resolusi keras dalam Sidang Majelis
Umum PBB ke-22. Bersama dengan 21 negara sponsor, Indonesia

362 Ibid, hlm. 5.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 301
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 301 11/19/19 9:22 AM