Page 303 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 303

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   karena pelarangan-pelarangan ini bertepatan dengan perayaan Natal
                                                   dan mereka pun juga dilarang untuk merayakan tradisi Natal mereka

                                                   di bulan Desember. Peristiwa inilah yang kemudian disebut dengan
                                                   tragedi “Santa Klaus Hitam”. Kehadiran kebijakan-kebijakan pemerintah
                                                   Kabinet Djuanda inilah yang kemudian makin meningkatkan sentimen
                                                   anti-Belanda dalam masyarakat Indonesia.  Selain itu, berbagai
                                                                                             371
                                                   kebijakan yang dilakukan untuk menekan Belanda, sejauh itu cukup
                                                   mampu memukul perekonomian Belanda, karena telah sejak lama
                                                   perusahaan-perusahaan swasta Belanda beroperasi dan telah memiliki
                                                   basis yang kuat di Indonesia.

                                                         Di tengah upaya menyelesaikan persoalan pergolakan di daerah
                                                   dan perjuangan pembebasan Irian Barat, Kabinet Djuanda atau Kabinet
                                                   Karya pun memiliki pencapaian yang diakui  bahkan oleh dunia
                                                   internasional. Pencapaian tersebut ialah digaungkannya Deklarasi

                                                   Djuanda yang kemudian menjadi awal mula diakuinya Indonesia sebagai
                                                   negara kepulauan. Deklarasi Djuanda lahir dalam tekanan situasi politik
                                                   yang dilanda pergolakan dari daerah. Deklarasi ini dapat dikatakan pula
                                                   sebagai upaya pemerintah Indonesia unjuk kekuatan dalam rangka

                                                   penyelesaian masalah Irian Barat. Deklarasi adalah adalah modal bagi
                                                   diplomasi Indonesia di dunia internasional.
                      Di tengah upaya                    Deklarasi Djuanda bermula ketika Kabinet Djuanda 13 Desember
                        menyelesaikan              1959 melakukan pertemuan untuk membahas kondisi krisis di dalam

               persoalan pergolakan                negeri. Pembahasan pada pertemuan tersebut mengerucut pada
                          di daerah dan            kasus unjuk kekuatan Belanda lewat kapal perangnya di Laut Jawa

                             perjuangan            dan perairan Indonesia Timur. Menghadapi kasus tersebut, rapat
                    pembebasan Irian               kabinet memutuskan untuk membuat rancangan undang-undang guna

                          Barat, Kabinet           menangkal aksi Belanda akan terulang lagi. Namun, setelah melalui
                                                   perundingan disepakati bahwa dibutuhkan suatu sikap yang segera
               Djuanda atau Kabinet                dari pemerintah Indonesia sebagai respon tindakan Belanda. Maka,

                  Karya pun memiliki               kabinet kemudian menyepakati akan mengeluarkan pernyataannya
                     pencapaian yang               yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. 372

                   diakui bahkan oleh                    Isi dari deklarasi tersebut dapat dilihat pada salinan berikut:
                  dunia internasional.

                                                   371  Ibid, hlm. 42.
                                                   372  John G.Butcher dan R.E. Elson, Sovereignity and The Sea: How Indonesia Became an Archipelagic
                                                      State (Singapore: NUS Press, 2017), hlm. 71-73.




                                       dpr.go.id   304





         02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd   304                                                                  11/19/19   9:22 AM
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308