Page 307 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 307
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Agustus 1962, melalui penandatangan Perjanjian New York, pihak
Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Pada akhirnya,
ditengah kemelut kekuatan politik di tubuh eksekutif dan legislatif,
dominannnya pendekatan dan peranan militer dalam menyelesaikan
persoalan pergolakandaerah dan Irian Barat memunculkan TNI sebagai
pahlawan. Keberhasila TNI, terutama dalam mengupayakan keadaan
kembali kondusif, menjadi nilai tawar TNI agar mendapat tempat lebih
dalam sitem politik Indonesia.
6.4 Militer sebagai Kekuatan
Politik
Pemerintahan dengan sistem Demokrasi Parlementer tidak
hanya mempengaruhi perkembangan dalam bidang politik dan
ekonomi saja, bidang pertahanan dan keamanan pun merasakan
dampak dari kebijakan pemerintah pada masa liberal ini. Angkatan
bersenjata mengalami perluasan kekuasaan terutama jika dilihat dari
keterlibatannya dalam bidang ekonomi terlebih dalam bidang politik.
Angkatan bersenjata, terutama Angkatan Darat, memiliki bertugas
untuk mengatasi gejolak-gejolak politik di berbagai daerah Indonesia
yaang menyebabakan pemerintah kemudian menetapkan keadaan
Pemerintahan dengan darurat. Namun, keadaan darurat ini dimanfaatkan oleh Angkatan
sistem Demokrasi Darat untuk melibatkan diri dalam hal kenegaraan.
Parlementer tidak Dengan legitimasi Konsepsi Presiden dan dengan doktrin jalan
tengah yang digagas Jenderal Nasution, Angkatan Darat mulai terlibat
hanya mempengaruhi
langsung dalam ranah pemerintahan. Perkembangan pemerintahan
378
perkembangan sejak 1956 hingga 1958 kemudian menunjukan pengaruhnya dalam
dalam bidang politik sistem politik Indonesia dan peranan Angkatan Darat. Status darurat
dan ekonomi saja, perang yang ditegaskan melalui undang-undang telah membuka
bidang pertahanan jalan bagi Angkatan Darat untuk memiliki peran penting, tidak hanya
dalam bidang keamanan dan pertahanan, tapi juga dalam bidang
dan keamanan pun politik, administrasi umum hingga dalam bidang ekonomi. Setelah
merasakan dampak memperlihatkan kekuatannya dalam mengatasi pemberontakan,
dari kebijakan angkatan bersenjata kemudian menuntut peran lebih dalam
pemerintah pada pemerintahan. A.H. Nasution yang kala itu memimpin Angkatan Darat
berhasil mengendalikan dan mempersatukan kepentingan-kepentingan
masa liberal ini. politik Angkatan Darat. Dengan tujuan menjadikan Angkatan Darat
378 David Jenkins. Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975 – 1983. Depok:
Komunitas Bambu. 2010, hlm. 2.
dpr.go.id 308
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 308 11/19/19 9:22 AM
