Page 308 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 308
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
sebagai kekuatan sentral dalam pemerintahan, Angkatan Darat mulai
berani menunjukan kelemahan-kelemahan Demokrasi Parlementer
dan menuntut pergantian sistem pemerintahan dengan mengusulkan
kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Berjalan bersama dengan
Sukarno, Angkatan Darat terlibat menyusun kerangka kerja untuk
melaksanakan Demokrasi Terpimpin. 379
Langkah-langkah yang dijalani Angkatan Darat menuju
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi atas krisis pemerintahan
yang timbul. Pada dasarnya perluasan peranan politik Angkatan Darat
bukan sepenuhnya direncanakn para pimpinan untuk secara sadar
memenuhi ambisi-ambisi politiknya. Langkah Angkatan Darat yang
berupa reaksi tersebut memperlihatkan kesiapsiagaan Angkatan Darat
untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tidak terduga. 380
Pada masa akhir Demokrasi Parlementer, baiknya konsolidasi kekuatan
dalam tubuh Angkatan Darat memungkinkan para pimpinannya
untuk melakukan langkah-langkah strategis yang dapat menekan
pemerintahan.
Menghadapi tahun-tahun genting di penghujung masa
Menghadapi tahun- Demokrasi Parlementer, mulai 1958 militer gencar melakukan tekanan
tahun genting terhadap partai politik, pemerintah hingga presiden. Dalam hal ini
Angkatan Darat, di bawah hukum darurat perang, bereaksi terhadap
di penghujung krisis pemerintahan yang terjadi dengan terus menekan Dewan
masa Demokrasi Nasional untuk mempercepat kerjanya. Selain itu Angkatan Darat
381
Parlementer, mulai pun menekan Sukarno untuk segera memberikan persetujuan pada
1958 militer gencar usul Angkatan Darat agar kembali ke Undang-undang Dasar 1945.
Upaya Angkatan Darat ini berhasil, bahkan Angkatan Darat semakin
melakukan tekanan melibatkan dirinya dalam pemerintahan dengan ikut serta merancang
terhadap partai politik, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin hingga akhirnya menjadi salah satu
pemerintah kekuatan dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin memungkinkan
hingga presiden. angkatan bersenjata memiliki peran yang aktif dalam kenegaraan.
Selain itu, sebagai penyeimbang, Sukarno membuka jalan untu PKI
sebagai bagian penting dari pemerintahan. Angkatan bersenjata
memberikan dukungn organisasional bagi Presiden Sukarno.
Sementara itu, Sukarno pun menyadari bahwa kekuatan Angkatan
Darat dalam pemerintahan pun butuh penyeimbang dari kalangan
379 Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustakan Sinar Harapan, 1999), hlm.
32.
380 Ibid., hlm. 33-34.
381 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi atas
Konstituante 1956-195, Cetakan Kedua (Jakarta: Grafiti, 2001), hlm. 312.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 309
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 309 11/19/19 9:22 AM
