Page 306 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

Akan tetapi perjuangan pembebasan Irian Barat belum
membuahkan hasil di masa DPR hasil Pemilu 1955. Meskipun begitu,
pemerintah terus berupaya melakukan berbagai cara dalam perjuangan
pembebasan Irian Barat. Pemerintah juga menempuh jalur hukum,
dimana pemerintah mencoba untuk turun langsung sebagai pemimpin
perjuangan melalui Dewan Keamanan Nasional yang diketuai oleh
Perdana Menteri/Menteri Pertahanan sesuai dengan Undang-Undang
Pertahanan Negara dan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Hal lainnya
adalah melakukan penyederhanaan beberapa badan pembantu dalam
staf penguasa perang menjadi satu sebagai badan pembantu Front
Nasional. Front Nasional Pembebasan Irian Barat sendiri diresmikan
pada tanggal 10 Februari 1958. 375
Pada perkembangannya, upaya Indonesia untuk mendapatkan
Irian Barat makin bertambah sulit, karena Australia menyatakan
dukungannya terhadap posisi Belanda di Irian Barat. Dukungan yang
diberikan Australia ini juga tidak terlepas dari adanya kepentingan
geopolitik mereka terhadap Irian Barat. Australia yang merupakan
anggota ANZUS (Pakta pertahanan kawasan Pasifik bersama dengan
AS) memandang bahwa tuntutan Indonesia atas Irian Barat sebagai
suatu kebijaksanaan ekspansif yang memiliki dampak negatif terhadap
wilayah protektorat Papua Nugini. Maka dari itu, kehadiran Belanda
di Irian Barat memberikan jaminan keamanan bagi Australia. Wajar
Akan tetapi saja jika kemudian Australia, meskipun memiliki posisi yang dekat

perjuangan dengan wilayah Indonesia, secara aktif menolak pemberian resolusi
pembebasan atas tuntutan Indonesia terhadap persoalan Irian Barat. 376
Dengan adanya dukungan dari pihak Australia, kedudukan
Irian Barat belum Belanda di Irian Barat semakin kuat. Bahkan kedua negara tersebut
membuahkan hasil menjalin perundingan rahasia mengenai tindakan bersama kedua

di masa DPR hasil negara tersebut dalam mempertahankan Irian Barat dan Papua Nugini.
Pemilu 1955. Terkait dengan hal ini, sikap pemerintah Indonesia persoalan Irian
Barat yang belum usai, ditegaskan kembali ketika Indonesia mengubah
sistem pemerintahan parlementernya menjadi Demokrasi Terpimpin.
Pengubahan sistem pemerintahan ini ditandai pengembalian mandat
oleh Perdana Menteri Djuanda kepada Presiden Sukarno dan dengan
tampilnya Presiden Sukarno sebagai figure utama pemerintahan yang
high profile dan konfrontatif. Upaya-upaya untuk mempertahankan
377
Irian Barat terus dilakukan sampai pada akhirnya pada tahun 15

375 Kementerian Penerangan RI, op.cit, hlm. 10-11.
376 Kementerian Penerangan RI, op.cit, hlm. 46.
377 Ibid., hlm. 47

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 307
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 307 11/19/19 9:22 AM