Page 309 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sipil yanng memiliki banyak massa dan mendukung Sukarno. Maka,
PKI pun dipilih untuk berada di sisi lain yang terdekat denganpresiden.
Baik Angkatan Darat ataupun PKI, keduanya menunjukan kesetiaan
terhadap Presiden Sukarno. Namun, pertentangan antara keduanya
terselesaikan dan peran Sukarno sebagai penengah dua kekuatan besar
ini mutlah dibutuhkan.
Pada kurun 1959-1965, dengan dukungan Sukarno, para pemimpin
tentara memperluas dan mempertahankan kedudukan mereka dalam
sektor non-militer. Tentara digambarkan sebagai kekuatan yang
382
berada di tengah. Disebutkan juga bahwa pasukan militer secara terus-
menerus menghadapi perjuangan terhadap elemen-elemen ekstrem
kiri (pemberontakan Madiun 1948 dan percobaan kudeta 1965) serta
ekstrem kanan (Pemberontakan DI dan PRRI/ Permesta 1957-1961).
Pendekatan keamanan dengan mengandalkan kekuatan militer menjadi
pilihan utama dalam menuntaskan pergolakan di berbagai daerah.
Maka, kekuatan dari angkatan bersenjata tidak dapat terelakan lagi
sehingga tuntutan untuk memiliki peran dalam pemerintahan terus
bergulir.
Maka, dapat dikatakan bahwa dalam merumuskan dan
menjalankan gagasan politiknya pada masa Demokrasi Terpimpin,
Sukarno tampak mengakomodasi dua kepentingan kekuatan
pendukungnya. Ia dengan lantang menyuarakan gagasan belum
usainya revolusi, seperti yang didukung PKI, dan mengedepankan
pula pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan Irian Barat
dan konfrontasi dengan Malaysia.

Pada kurun 1959- 6.5 Perdebatan Kembali ke
1965, dengan Undang-undang Dasar 1945

dukungan Sukarno, Memasuki tahun 1959, hubungan lembaga legislatif dan
para pemimpin eksekutif diwarnai memuncaknya isu kegagalan penerapan sistem

tentara memperluas demokrasi barat di Indonesia. Sukarno beranggapan bahwa tata
negara Indonesia dan praktiknya dalam berbagai aspek kehiduapan
dan mempertahankan
tidak cocok menggunakan sistem demokrasi Barat. Pandangan ini
kedudukan mereka lahir karena Konstituante tidak juga mencapai kata sepakat dalam
dalam sektor menyusun konstitusi negara dan jatuh bangunnya kabinet dianggap

non-militer. melahirkan instabilitas politik dalam negeri. Maka, sebagai jalan

382 Davis Jenkins, op.cit., hlm. 3.

dpr.go.id 310

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 310 11/19/19 9:22 AM