Page 311 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 311
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dengan sistem demokrasi terpimpin, demokrasi gotong-royong, yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Cara-
cara pelaksanaannya mula-mula dibahas dalam Dewan Nasional dan
hasinya melalui Presiden disampaikan kepada Pemerintah. Adapun
pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ialah dengan kembali kepada
UUD 1945 karena UUDS 1950 jelas tidak akan bisa menjadi dasar yang
kuat bagi sistem yang baru itu. 384
Menyadari dibutuhkan langkah yang besar untuk menerapkan
gagasan demokrasi terpimpin, Sukarno menarik kembali gagasan
tersebut. Menurutnya banyak kalangan masih terkejut dan belum siap
dengan gagasan demokrasi terpimpin. Barulah pada 1959 Sukarno
385
menyuarakan kembali gagasan demokrasi terpimpin disertai dengan
gagasan untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, kembali ke
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan tersebut kembali
Sukarno angkat ke permukaan karena Konstituante dinilai jalan di
tempat dalam memutuskan ihwal konstitusi negara. Di samping itu,
ada pula tekanan dari Angkatan Darat terhadap pemerintah, presiden
dan partai-partai politik untuk memutuskan dan mendukung gagasan
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 diprakarsai
oleh A.H. Nasution. Nasution yang kala itu sedang menjabat sebagai
Kepala Staf TNI Angkatan Darat bermaksud untuk membuka jalan
kepada stabilitas ideologi, politik dan memberikan landasan politik
keamanan. Gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah
upaya Nasution melaksanakan konsepsi sebagai pimpinan TNI AD
untuk mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke rel dan
semangat perjuangan 1945 serta mendukung pelaksanaan konsepsi
Presiden Sukarno tentang demokrasi terpimpin. 386
A.H. Nasution mengusulkan kembali ke Undang-undang Dasar
Menyadari dibutuhkan 1945 pada Juli 1958. Menurut Nasution, kembali ke UUD 1945 adalah
langkah yang besar cara untuk menyelesaikan krisis pemerintahan yang sedang terjadi.
untuk menerapkan Bagi Nasution, Undang-undang Dasar 1945 menempatkan presiden
gagasan demokrasi dalam posisi yang kuat namun harus bertanggungjawab kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan harus mendapatkan persetujuan
terpimpin, Sukarno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat perundang-
menarik kembali undangan. Di samping itu, UUD 1945 tidak melarang kehadiran partai
gagasan tersebut. 384 Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya, 1976, hlm. 53.
385 Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Edisi Revisi (Yogyakarta: Media
Pressindo dan Yayasan Bung Karno, 2014), hlm. 342.
386 A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, (Jakarta: Gunung
Agung, 1985), hlm. 1-2.
dpr.go.id 312
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 312 11/19/19 9:22 AM
