Page 312 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 312
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
dan memungkinkan keberadaan golongan karya sebagai wadah untuk
peranan angkatan bersenjata di kancah perpolitikan. Perdebatan dan
ketakutan akan diambil alihnya kekuasaan oleh angkatan bersenjata
mulai muncul, maka Nasution pada 12 November 1958 dalam pidatonya
di Akademi Militer, Magelang, mengemukakan usulan doktrin jalan
tengah. Doktrin tersebut menegaskan posisi angkatan bersenjata yang
tidak bisa disingkirkan dalam urusan politik namun tidak mungkin pula
mengambil alih pemerintahan. 387
Pidato Nasution menghapuskan ketakutan atas isu-isu yang
beredar bahwa angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat,
akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan dan Indonesia akan
berada dibawah kekuasaan seorang diktator militer. Namun, jika
dilihat lagi, doktrin tersebut mengesankan ancaman dan tekanan
Angkatan Darat untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai golongan
fungsional. Seolah angkatan bersenjata sedang menyatakan bahwa
Pidato Nasution militer Indonesia adalah kekuatan politik yang harus diperhitingkan
menghapuskan sebab jika tidak, hal-hal seperti kudeta justru akan terjadi.
Tekanan yang gencar dilakukan Angkatan Darat membuahkan
ketakutan atas isu-isu hasil. Pada 21-23 November 1958 Dewan Nasional memberikan
yang beredar bahwa persetujuan bagi Angkatan Darat sebagai golongan fungsional di
angkatan bersenjata, tubuh parlemen. Meski parlemen menolak untuk melaksanakan
khususnya Angkatan reorganisasi, hasil dari tekanan yang gencar dilakukan Angkatan Darat
Darat, akan melakukan terus berlanjut. Di penghujung 1958, gagasan kembali ke Undang-
undang Dasar 1945 mulai didukung oleh Dewan Nasional bahkan oleh
kudeta terhadap kabinet. Selain itu, hukum darurat perang yang sedang berlangsung
pemerintahan dan diperpanjang selama satu tahun. Dengan demikian, sebenarnya
Indonesia akan berada kekuatan parlemen semakin melemah dan jalan untuk kembali ke
Undang-undang Dasar 1945 semakin terang benderang. Sukarno mulai
dibawah kekuasaan meyakini gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. 388
seorang diktator Pemerintah kemudian mulai melakukan perundingan untuk
militer. melakukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengusulkan
gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah diharuskan
melakukan pengusulan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 kepada
Konstituante sebagai prosedur formal berdasarkkan peraturan yang
tertuang pada Pasal 134 Undang-undang 1950. Usul tersebut diajukan
oleh presiden atas nama pemerintah. Namun sebelumnya presiden
dan kabinet harus terlebih dahulu menyeakati usulan dan kemudian
meminta Konstituante melakukan Sidang Pleno. 389
387 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 548-549.
388 Adnan Buyung Nasution, op.cit., hlm. 313-314.
389 Ibid., hlm. 328.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 313
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 313 11/19/19 9:22 AM
