Page 313 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 313
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akhirnya
disetujui oleh seluruh Dewan Menteri melalui sidangnya pada 19
Februari 1959. Dalam 20 Februari 1959 Kabinet Djuanda secara
resmi menyetujui rumusan anjuran untuk melaksanakan demokrasi
terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan
sehari kemudian naskah rumusan anjuran tersebut secara tertulis
disaampaikan pada DPR dan Konstituante. Keputusan pemerintah
tersebut disampaikan secara langsung dalam Sidang DPR pada 2 Maret
1959. Pemerintah pun menyampaikan keputusan dan keterangannya
terhadap DPR di depan Konstituante melalui amanat kepada
Konstituante yang disampaikan Presiden Sukarno pada 22 April 1959
di Bandung. 390 Keputusan dan keterangan dari pemerintah tersebut
memperlihatkan tergerusnya kekuatan dan semakin berkurangnya
kepercayaan terhadap Konstituante dalam menjalankan fungsinya
sebagai pembuat undang-undang dasar.
Amanat Presiden Sukarno di depan Konstituante memuat
anjuran kepala negara untuk kembali ke Undang-undang Dasar
1945, prosedur kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dan anjuran
masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Dalam amanatnya
Sukarno menyerukan,
“Saja harap Saudara-saudara sekalian dalam waktu
jang singkat dapat menerima adjakan Pemerintah
jang saja setudjui sepenuhnya itu, sehingga dalam
waktu jang tidak lama lagi Konstituante dan
Pemerintah bersama-sama dapat menetapkan
naskah Undang-undang Dasar 1945 itu sebagai
Undang-undang Dasar Republik Indonesia, guna
menggantikan Undang-undang Dasar Sementara
Gagasan kembali jang berlaku sekarang ini. Dengan demikian,
ke Undang-undang maka Konstituante melakukan suatu tindakan
Dasar 1945 akhirnya jang bersedjarah, baik dalam perdjalanan Revolusi
disetujui oleh seluruh Nasional kita jang masih menggelora terus sampai
sekarang ini, maupun dalam riwajat Bangsa
Dewan Menteri Indonesia jang Insja’Allah akan berlangsung untuk
melalui sidangnya
pada 19 Februari 1959.
390 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad DPR-RI (Jakarta: DPR-RI, 1970), hlm. 209; Sukarno, “Res
Publica! Sekali Lagi Res Publica!”, Amanat Presiden kepada Sidang Pleno Konstituante di Bandung,
22 April 1959 (Penerbitan Chusus Kementerian Penerangan RI); Suluh Indonesia, 22 Arpil 1959;
Suluh Indonesia, 23 April 1959.
dpr.go.id 314
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 314 11/19/19 9:22 AM
