Page 316 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 316
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
tentang Piagam Jakarta. NU sebagai perwakilan dari partai-partai Islam
mengusulkan agar Piagam Jakarta dimasukan sebagai bagian dalam
Mukadimah Undang-undang Dasar 1945. Seperti telah diketahui bahwa
dalam Piagam Jakarta tersirat keharusan pemeluk agama Islam untuk
melaksanakan syariat-syariatnya dan partai-partai Islam memang
menginginkan konstitusi mengatur hal tersebut padahal kalangan
sekuler tidak menginginkan negara terlibat dalam bagaimana warganya
memeluk suatu agama. Perdebatan tersebut sebenarnya sudah terjadi
sejak penyusunan Undang-undang Dasar 1945 dan Sukarno kala itu
dengan pengaruhnya yang kuat berhasil melakukan kompromi dengan
kalangan Islam untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 tanpa
Piagam Jakarta untuk disahkan. Munculnya kembali persoalan ini
melahirkan pengulangan perdebatan yang tajam dari kalangan Islam
yang kokoh pendiriannya. Di samping itu, kokoh pula pendirian
kalangan pendukung Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah, melalui
Perdana Menteri Djuanda, kala itu menyampaikan penolakannya atas
usulan NU. Sidang Pleno di Konstituante pada 29 Mei 1959 pun menolak
masukan NU. Untuk berkompromi tentang permasalahan tersebut,
Perdebatan dan diusulkan pembuatan Piagam Bandung yang memuat persetujuan
kompromi- kembalinya Undang-undang Dasar 1945 yang melampiran Pembukaan
dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebagai bagian dokumen
kompromi terus resmi serta melampirkan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah
dilakukan pada yang kehadiran nafas Islam dalam penyusunan Mukadimah Undang-
Sidang Konstituante undang Dasar 1945 tapi bukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari
agar Undang- Mukadimah. 396
Perdebatan dan kompromi-kompromi terus dilakukan pada
undang Dasar 1945 Sidang Konstituante agar Undang-undang Dasar 1945 dapat disetujui
dapat disetujui Konstituante untuk kembali berlaku. Namun, pada perkembangan
Konstituante untuk sidang Kostituante, kompromi belum juga usai disepakati sebagai
kembali berlaku. pengambilan keputusan tentang kembali atau tidaknya ke Undang-
undang Dasar 1945. Panitia Musyawarah akhirnya menyepakati
pelaksanaan pemungutan suara agar mencapai keputusan yang sah
sebagai upaya terakhir mewujudkan kembali ke Undang-undang Dasar
1945 melalui jalan konstitusional.
Pemungutan suara dilaksanakan Konstituante untuk menetapka
Undang-undang 1945 menjadi Undang-undang Dasar Republik
Indonesia. Sidang pendahuluan sebelum pemungutan suara pertama
yang dilaksanakan 30 Mei 1959, menetapkan bahwa pemungutan
396 Ibid., hlm. 347-348.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 317
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 317 11/19/19 9:22 AM
