Page 321 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
Saudara Ketua, kalau kedua pihak ini masih terus
berlaku, tidak berubah, Fraksi Partai Komunis
Indonesia (PKI) berpendapat bahwa memang tidak
ada djalan lain melainkan Konstituante harus
mengakui ketidak mampuanja dan membubarkan
dirinja sendiri. Sekian Saudara Ketua, terima
kasih.” 400

Setelah mendengarkan pendapat dari anggota dan menanyakan
persetujuan kepada peserta sidang, pimpinan dan anggota
Konstituante lantas menyepakati masa reses mulai 3 Juni 1959. Masa
reses tersebut bukanlah mamsa istirahat semata tapi digunakan untuk
melaksanakan agenda tukar pikiran para pimpinan Konstituante dan
pihak pemerintah sebagai pengusul kembali ke Undang-undang Dasar
1945. Sementara itu pembahasan mengenai status Konstituante dan hal
lain yang berkaitan tetap akan dilakukan pada Sidang Pleno selanjutnya
setelah masa reses.
Sementara itu, di tengah kondisi yang tidak menentu akibat
mandeknya pemungutan suara yang dilakukan Konstituante,
pemerintah melalui A.H. Nasution sebagai Ketua Penguasa Perang
Tertinggi melakukan upaya untuk mengendalikan keadaan. Nasution

Setelah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan
Darat tertanggal 3 Juni 1959 No. Prt/Peperpu/040/1959. Peraturan
mendengarkan tersebut berisikan larangan melaksanakan kegiatan-kegiatan politik

pendapat dari di seluruh Indonesia dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut
anggota dan dijatuhi sanksi penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebesar-

menanyakan besarnya Rp10.000,00. 401 Di samping itu Nasution pun menyampaikan
pesan kepada Sukarno, yang sedang berada di luar negeri, agar yakin
persetujuan kepada untuk melangkahi keputusan sidang Konstituante dan merealisasikan

peserta sidang, kembalinya Undang-undang Dasar 1945 dengan mengeluarkan dekrit
pimpinan dan presiden sebagai langah tegas dan efektif. 402

anggota Konstituante Di tengah pergesekan antar fraksi dalam tubuh parlemen,
situasi pun semakin mengkhawatirkan setelah munculnya kecurigaan
lantas menyepakati terhadap Angkatan Darat dan berbagai langkah-langkah menekan

masa reses mulai 3 lembaga eksekutif maupun legislatif untuk segera menegaskan kembali
Juni 1959 diberlakukannya Undang-undang Dasar 1945. Kecurigaan tersebut

400 Ibid.
401 Ibid., hlm. 551-552; Obor Rakyat, 4 Juni 1959.
402 John D. Legge, op.cit., hlm. 348.

dpr.go.id 322

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 322 11/19/19 9:22 AM