Page 326 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 326
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
Sementara itu, mengiringi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959, Letjen A.H. Nasution sebagai KSAD pun mengeluarkan perintah
harian. Perintah tersebut ditujukan kepada seluruh Prajurit, Tamtama,
Bintara, dan Perwira serta seluruh pegawai TNI. Isinya adalah anjuran
untuk ikut serta memikul keselamatan bangsa dan negara di saat-saat
penting dalamrangka mewujudkan kehidupan dengan dasar hukum
dan sendi resmi negara, yakni Undang-undang Dasar 1945. Untuk
kepentingan negara, berkaitan dengan menjaga stabilitas keamanan
dan ketertiban, KSAD melalui Koordinator Penerangan Peperpu
menegaskan pula bahwa setelah dekrit keluar, Undang-undang
Keadaan Behaya tetap berlaku dan larangan kegiatan politikpun tetap
berlaku. 409
Setelah Dekrit 5 Juli 1959, sebagaimana tertulis dengan jelas
dalam isinya, lembaga Konstituante dibubarkan dan dengan segera
dibentuk MPRS. Selain itu, DPR sebagai lembaga legislatif hasil
Pemilihan Umum 1955 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Dasar Sementara pun terpengaruh setelah lahirnya dekrit tersebut.
DPR hasl Pemilihan Umum 1955 diminta presiden untuk tetap bekerja
namun menyesuaikan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar
1945. Maka, melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tertanggal
22 Juli 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, DPR tetap bekerja
sebagai lembaga legislatif untuk mendukung jalannya dekrit.
Setelah Dekrit 5 Juli Melalui penetapan presiden diatur pula pembentukan Majelis
1959, sebagaimana Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Pertimbangan Agung
tertulis dengan Sementara, dan penyesuaian Dewan Perancangan Nasional. Penetapan-
jelas dalam isinya, penetapan presiden, yakni nomor 1 hingga 4, dibuat sesuai hasil dari
rapat Kabinet Kerja pada 22 Juli 1959 dan langsung diundangkan pada
lembaga Konstituante hari yang sama. Penetapan presiden tersebut dikeluarkan dalam
dibubarkan dan rangka melaksanakan dekrit agar segera dilaksanakan perubahan,
dengan segera pembubaran, pembentukan hingga penunjukan pimpinan dalam tubuh
lembaga-lembaga negara pendukung pemerintah.
dibentuk MPRS. Penetapan presiden sendiri merupakan salah satu dari
peraturan-peraturan baru yang dinyatakan presiden dapat digunakan
untuk mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penetapan
presiden menjadi wujud tindakan presiden secara yuridis. Kekuasaan
yang luar biasa untuk bertindak dapat terlaksana karena pemerintah
merasa kondisi bangsa harus segera diselamatkan dan hal tersebut
telah secara aklamasi diterima oleh DPR pada Sidang Pleno khusus 22
Juli 1959. Maka, berdasarkan surat dari Presiden Sukarno terhadap DPR,
409 Perdamaian, 25 Juli 1959; Perdamaian, 10 Juli 1959.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 327
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 327 11/19/19 9:22 AM
