Page 331 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 331
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
wanita, seniman, wartawan, cendikiawan/pendidik, serta alim ulama
agama Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Masuknya Angkatan
Bersenjata dalam bagian golongan karya dalam tubuh MPRS sesuai
dengan gagasan Sukarno yang pernah ia sampaikan sebagai salah satu
anjuran di depan Konstituante pada 22 April 1959. Masuknya Angkatan
Bersenjata membuktikan pula usulan “jalan tengah” dari A.H. Nasution
yang diakomodasi oleh Sukarno.
6.6.2 Dewan Perwakilan Rakyat 1959
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara
yang tentu terpengaruh ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan.
DPR yang kala itu dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955 dan
bekerja berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara, diminta tetap
bekerja menjalankan fungsinya namun dengan mengganti kelengkapan
maupun tata tertib sesuai Undang-undang Dasar 1945. DPR pada masa
setelah dekrit tersebut dapat dikatakan adalah DPR periode 1959.
Jika kita ulas kembali kinerjanya selama pemerintahan Kabinet
Karya (Kabinet Djuanda), DPR hasil Pemilihan Umum 1955 memang
produktif dalam membuat dan mengesahkan undang-undang. Sejak
1957 sampai dengan 1958 saja tercatat sebanyak 167 UU telah disahkan,
belum termasuk undang-undang yang disahkan sebelum Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, yang mana selama tahun 1959 tercatat 29 UU
telah disahkan. 416
Selama sekitar lima tahun masa tugasnya, DPR hasil Pemilihan
Umum 1955 telah secara produktif menghasil produk-produk hukum
yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebanyak
113 undang-undang baru telah disahkan, dari 145 rancangan undang-
undang yang diajukan pemerintah dan 8 rancangan undang-undang
dari usul inisiatif DPR sendiri. Sejumlah 145 rancangan undang-undang
Dewan Perwakilan yang diajukan pemerintah, termasuk 16 rancangan undang-undang
Rakyat merupakan yang ditarik kembali dan 16 rancangan undang-undang yang belum
salah satu lembaga sempat dibicarakan. Dari 8 rancangan undang-undang inisiatif
DPR sendiri, 3 diantaranya disetujui dan disahkan menjadi undang-
negara yang tentu
undang, sementara 4 rancangan undang-undang ditolak dan sisanya
terpengaruh ketika 1 rancangan undang-undang ditarik kembali. Selain itu produk hukum
Dekrit Presiden 5 Juli berupa undang-undang, DPR juga menghasilkan 23 resolusi dan 3
1959 dikeluarkan. interpelasi, dan 1 hak angket yang belum dibahas. 417
416 Sekretariat DPR-GR, op.cit., 1970, hlm. 507-518.
417 Marbun, op.cit., hlm. 108-109.
dpr.go.id 332
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 332 11/19/19 9:22 AM
