Page 336 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

2. Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan sidang setidaknya
sekali dalam satu tahun. (Pasal 19 ayat 2)
3. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas memberikan persetujuan
atas undang-undang yang dibentuk Presiden dan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya. (Pasal 5 ayat 1 dan 2)
4. Setiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Jika suatu rancangan udang-undang tidak
mendapatkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-
Dewan Perwakilan
undang tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan
Rakyat bertugas DPR masa itu. (Pasal 20 ayat 1 dan 2)
memberikan 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun berhak mengajukan

persetujuan atas rancangan undang-undang. Meskipun rancangan undang-
undang tersebut disetujui DPR, namun jika presiden tidak
keputusan Presiden mengesahkan maka rancangan undang-undang tersebut tidak

menyatakan dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (Pasal 21
ayat 1 dan 2)
perang, membuat 6. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas memberikan persetujuan

perdamaian, dan atas keputusan Presiden menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11)
perjanjian dengan 7. Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan berikutnya,
negara lain. bertugas memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-undang yang dibuat dalam
kondisi kegentingan yang memaksa. Jika tidak mendapatkan
persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang tersebut harus dicabut. (Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3)
8. Dalam hal keuangan (Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5) tugas-tugas
Dewan Perwakilan Rakyat adalah,
a. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diajukan setiap tahun oleh pemerintah dan ditetapkan dengan
Undang-undang. Jika APBN yang diajukan pemerintah ditolak
oleh DPR, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
b. Menyetujui Undang-undang yang dibuat untuk mengatur
segala hal yang berkaitan dengan pajak untuk keperluan
negara, macam dan harga mata uang, serta hal-hal keuangan
negara lainnya.
c. Menyetujui Undang-undang pembentukan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan menerima pemberitahuan atas hasil
pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara. 425
Dalam melaksanakan tugasnya sejak 28 Juli 1945, Dewan

425 Lihat Undang-undang Dasar 1945 sebagai lampiran dari (Dekrit Presiden) Keputusan Presiden
tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945, Kepres Nomor 150 Tahun 1959, LN Tahun
1959 Nomor 75.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 337
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 337 11/19/19 9:22 AM