Page 337 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 337
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Perwakilan Rakyat diatur oleh tata tertib yang dibuat oleh Panitia
Permusyawaratan dengan berdasar pada Penetapan Presiden Nomor
1 Tahun 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian DPR
1959 memasuki masa reses untuk mengadakan rapat pembentukan
Peraturan Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib tersebut dibicarakan
dalam 26 kali rapat dan akhirnya disahkan pada Rapat Pleno tanggal
9 Oktober 1959. Pada Peraturan Tata Tertib terdapat penyederhanaan
organisasi DPR dengan mengubah Bagian-bagian dan Seksi menjadi
Komisi-komisi yang memiliki tugas sama dengan seksi-seksi
sebelumnya namun ditambah tugas pemeriksaan dan persiapan atas
rancangan undang-undang berdasarkan bidang-bidang setiap Komisi.
Hal ini dijalankan untuk memperjelas pelaksanaan fungsi legislasi dalam
tubuh DPR. Setiap komisi pun memeiliki fungsing pengawasan, yakni
bertugas mengawasi satu atau beberapa departemen. Setiap Komisi
diisi oleh setiap anggota DPR, kecuali Ketua dan Wakil Ketua DPR,
dengan jumlah yang sama serta memperhatikan keinginan anggota
maupun fraksi. 426
Setelah Peraturan Tata Tertib disahkan, disusun pula badan-
badan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Badan-badan tersebut
terdiri dari Panitia Permusyawaratan yang beranggotakan Ketua dan
3 Wakil Ketua DPR, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran yang
beranggotakan 13 orang, dan anggota-anggota lain yang termasuk
dalam 9 Komisi. Panitia Anggaran adalah badan yang baru dibentuk
karena dirasa butuh panitia tetap yang memiliki kewajiban untuk
melaksanakan fungsi anggaran. Panitia Anggaran berkewajiban
mengikuti penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN), memberikan pendapat kepada DPR tentang RAPBN,
mengikuti pelaksanaan APBN yang telah disahkan, mengajukan
pendapat kepada DPR tentang perubahan APBN (anggaran tambahan),
Peraturan Tata Tertib meneliti pertanggungjawaban APBN, dan memberikan penapatnya
tersebut dibicarakan tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
dalam 26 kali rapat pertanggungjawaban APBN. Selain Panitia Anggaran, pembagian
dan akhirnya disahkan kelompok kerja DPR pun mengalami perubahan menjadi 9 Komisi
sesuai bidang-bidang, sebagai berikut:
pada Rapat Pleno Komisi A (Keuangan dan Pemerintahan Agung)
tanggal 9 Oktober Komisi B (Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan,
1959. Penerangan, Penghubung DPR/MPR, serta
Penghubung Alim Ulama)
426 Sekretariat DPR-GR, op.cit., hlm. 226-227.
dpr.go.id 338
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 338 11/19/19 9:22 AM
