Page 338 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 338
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
Komisi C (Pertahanan, Kehakiman, Kepolisian, dan
Veteran)
Komisi D (Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
Perindustrian Rakyat dan Perdagangan)
Komisi E (Pertanian, Agraria, Transmigrasi/Koperasi/
Pembangunan Masyarakat Desa serta
Pekerjaan Umum dan Tenaga)
Komisi F (Perhubungan Darat dan P.T.T., Perhubungan
Laut dan Perhubungan Udara)
Komisi G (Sosial, Keesehatan, Agama dan Perburuhan/
Urusan Pegawai)
Komisi H (Dalam Negeri, Otonomi Daerah)
Komisi I (Luar Negeri) 427
Setiap Komisi di DPR melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan
pemerintah sesuai dengan bidang-bidang yang telah disebutkan di
Berdasarkan
atas. Sebagai usaha untuk melaksankan tugas dan fungsi ini, maka DPR
Peraturan Tata memiliki wewenang untuk: (1) mengajukan pertanyaan secara tertulis
Tertib baru, dalam kepada pemerintah; (2) meminta keterangan kepada pemerintah yang
menjalankan tugasnya diusulkan setidaknya oleh sepuluh orang anggota DPR melalui Ketua
DPR atau sering disebut sebagai wewenang interpelasi; (3) mengadakan
DPR mengadakan
penyelidikan atau angket terhadap hal tertentu yang diusulkan oleh
sidang yang terbagi setidaknya dua puluh orang anggota; (4) mengajukan amandemen
dalam empat masa terhadap rancangan undang-undang oleh sekurang-kurangnya lima
persidangan dalam orang; (5) mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan; dan (6)
mengajukan usul-usul pernyataan pendapat oleh sekurangnya sepuluh
satu tahun sidang
orang. 428
sejak 15 Agustus Berdasarkan Peraturan Tata Tertib baru, dalam menjalankan
hingga 14 Agustus tugasnya DPR mengadakan sidang yang terbagi dalam empat masa
tahun berikutnya. persidangan dalam satu tahun sidang sejak 15 Agustus hingga 14 Agustus
tahun berikutnya. Pembagian empat masa sidang ini didasarkan pada
pembahasan APBN di masa persidangan pertama dan kedua serta
pembahasan perubahan APBN di masa persidangan ketiga dan keempat
sehingga pembahasan lainnya dilakukan di antaraatau menjadi bagian
dari pembahasan anggaran pada keempat masa sidang tersebut dengan
mempertimbangkan masa reses. Sementara ketentuan pengambilan
keputusan dalam sidang adalah sedapat mungkin keputusan diambil
427 Ibid., hlm. 228-229.
428 Ibid., hlm. 230-231.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 339
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 339 11/19/19 9:22 AM
