Page 342 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 342
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
Pada susunan Kabinet Kerja I tidak seorang pun ketua partai
besar diangkat menjadi menteri. Dengan demikian, Kabinet Kerja
dapat diangap sebagai kabinet non-partai. Guna meyakinkan bahwa
pemerintahan baru itu sungguh-sungguh bersifat nonpartai maka
beberapa menteri keluar dari partai mereka, termasuk Soebandrio dari
PNI dan Leimena dari Parkai Kristen Indonesia. Hal itu memberikan
arti bahwa pengaruh partai dalam kabinet makin berkurang. 433
Sebagaimana diketahui bahwa DPR hasil Pemilihan Umum tahun
1955 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1953 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-undang
Dasar 1945. Hanya saja, DPR diwajibkan untuk menyetujui segala
perombakan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru
tersusun. Dalam sidang tanggal 22 Juli 1959, secara aklamasi DPR
434
menyetujui Dekrit 5 Juli 1959 dan menyetejui tetap bekerja dibawah
Undang-undang Dasar 1945. Pada 23 Juli 1959 DPR kemudian dilantik
oleh Presiden Sukarno.
Sehari setelah pelantikan para anggota DPR, tepatnya pada 24
Juli 1959, di depan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah
memberikan keterangan tentang program-program Kabinet Kerja.
Rumusan utama tiga program kerja pemerintah ialah:
Mulanya pihak
pemerintah merasa Pertama : memperlengkapi sandang pangan rakyat
percaya diri atas dalam waktu sesingkat-singkatnya
Kedua : menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
langkah-langkah yang Ketiga : melanjutkan perjuangan menentang imperialisme
diambil dalam rangka ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat) 435
menuntaskan kerja
Mulanya pihak pemerintah merasa percaya diri atas langkah-
eksekutif di bawah langkah yang diambil dalam rangka menuntaskan kerja eksekutif
bendera Demokrasi di bawah bendera Demokrasi Terpimpin. Kepercayadirian tersebut
Terpimpin. timbul mengingat DPR telah menyetujui dekrit dan menyetujui
bekerja di bawah Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, walaupun
semula anggota DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 menyatakan
akan mendukung kebijakan Presiden Sukarno benih konflik mulai
tumbuh. Pergesekan antara DPR dan pemerintah mulai terasa ketika
DPR menyadari fungsi-fungsi lembaga legislatif ternyata tidak dapat
433 John D. Legge, Sukarno: Sebuah Biografi Politik, 1996, hlm. 357-358.
434 Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman
Republik. Edisi Pemutakhiran, 2011, hlm. 420.
435 Perdamaian, 10 Juli 1959.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 343
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 343 11/19/19 9:22 AM
