Page 339 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dengan suara bulat dengan mempertimbangkan usul Ketua atau
lima orang anggota untuk melakukan perundingan di dalam Panitia
Musyawarah. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka atas usul
sepuluh orang, keputusan dapat diambil dengan jalan pemungutan
suara untuk memperoleh jumlah suaraterbanyak mutlak. 429
Pada perkembangannya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap presiden,
kabinet, dan lembaga-lembaga eksekutif belum berjalan sesuai
Undang-undang Dasar 1945. Hubungan eksekutif dan legislatif pada
masa awal Demokrasi Terpimpin ternyata mengalami pertentangan
dalam hal dukungan penuh pelaksanaan dekrit dan pertentangan
dalam memaknai mandat.

6.7 Pertentangan DPR dengan Kabinet
Kerja Hingga Pembubaran DPR

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pada 6 Juli 1959 Perdana
Menteri Djuanda dan Kabinet Karya yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Dasar Sementara mengembalikan mandatnya. Dengan
demikian dibentuk kabinet baru dengan sitem presidensial, yakni
Kabinet Kerja. Kabinet tersebut disahkan pada 9 Juli 1959 berdasarkan
Pada Surat Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1959. Pada Kabinet Kerja
perkembangannya, I, Presiden Sukarno bertindak sebagai perdana menteri. Kemudian

fungsi legislasi, fungsi untuk membantunya dalam menyelesaikan urusan pemerintahan
dalam Kabinet Kerja I, Presiden Sukarno mengangkat Ir. Djuanda
anggaran, dan fungsi
sebagai menteri pertama. 430
pengawasan dari Kabinet Kerja memerintah sejak tahun 1959 sampai dengan 1964,
Dewan Perwakilan yaitu Kabinet Kerja I, Kabinet Kerja II Kabinet Kerja III, dan Kabinet

Rakyat terhadap Kerja IV. Adapun susunan Kabinet Kerja I, yaitu 431
1. Pimpinan Kabinet
presiden, kabinet, dan 1. Perdana Menteri

lembaga-lembaga 2. Menteri Pertama
eksekutif belum 3. Wakil Menteri Pertama
2. Menteri-Menteri Kabinet inti:
berjalan sesuai 1. Keamanan dan Pertahanan
Undang-undang 2. Keuangan

Dasar 1945.
429 Ibid., hlm. 231-233.
430 Agus Salim, 2009, Tragedi Fajar, Bandung: Penerbit Nuansa, hlm. 29.
431 Departemen Penerangan, 1970, Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25
Tahun 1945–1970, Djakarta: Pradnja Paramita, hlm. 23–25.

dpr.go.id 340

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 340 11/19/19 9:22 AM