Page 334 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 334
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
13. Hadji P.J. Princen (IP-KI)
14. Silas Papare (Persatuan)
15. Dr. M. Isa (PNI)
16. Siauw Giok Tjhan (Nasional Progresif)
17. M.H. Lukman (PKI)
18. Soetomo alias Bung Tomo (Pendukung Proklamasi-PRI) 421
Seluruh anggota DPR yang berbicara, mewakili seluruh anggota
DPR, secara aklamasi menyetujui surat Presiden Sukarno yang berisi
harapan DPR hasil Pemilu 1955 tetap bekerja sesuai Undang-undang
dasar 1945. DPR menyetujui surat dari presiden karena apa yang
diharapkannya itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
sah untuk dilaksanakan. Keputusan tersebut kemudian disampaikan
422
kepada presiden melalui surat. Presiden Sukarno segera menanggapi
keputusan Sidang Pleno Khusus DPR dengan mengeluarkan Penetapan
Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959 tentang Dewan
Perwakilan Rakyat. Penetapan presiden sendiri merupakan dasar
hukum yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden 5
Juli 1959 sebelum dibentuknya DPR dan MPR sesuai Undang-undang
Seluruh anggota Dasar 1945. Maka, DPR hasil Pemilu 1955 yang sebenarnya dibentuk
423
DPR yang berbicara, dengan landasan pemerintah parlementer tetap bekerja namun
dibawah pemerintah presidensial. Dalam kondisi mendesak dan
mewakili seluruh dengan dasar hukum berupa penetapan presiden, lembaga legislatif
anggota DPR, secara ini sebenarnya rawan akan goncangan di tengah tekanan politik yang
aklamasi menyetujui tinggi. Perdebatan tentang dasar negara yang dituntaskan secara paksa
lewat dekrit presiden tetap menyisakan kemungkinan-kemungkinan
surat Presiden Sukarno pertentangan antar partai politik dalam tubuh parlemen.
yang berisi harapan Dewan Perwakilan Rakyat 1959 kemudian dilantik pada 23 Juli
DPR hasil Pemilu 1955 1959 di Istana Negara oleh Presiden Sukarno. Saat itu dilaksanakan
pengambilan sumpah 259 orang anggota DPR yang hadir dari jumlah
tetap bekerja sesuai seharusnya 262 orang anggota DPR. Maka, anggota yang kala itu tidak
Undang-undang dasar hadir atas perintah Presiden dapat diambil sumpahnya dihadapan
1945. pimpinan DPR. Kemudian dengan berdasarkan pada Keputusan
Presiden Nomor 157 Tahun 1959, ditetapkan pimpinan DPR 1959 yang
sebenarnya sama dengan pimpinan DPR 1955, yakni 424
421 Sekretariat DPR-GR, op.cit., hlm. 219-220; Perdamaian, 23 Juli 1959.
422 Perdamaian, 23 Juli 1959.
423 Indonesia, Penetapan Presiden tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Penpres Nomor 1 Tahun 1959,
LN Tahun 1959 Nomor 76, TLN Nomor 1815.
424 Terdapat perbedaan jumlah anggota DPR yang kala itu diambil sumpah untuk tetap bekerja di
bawah Undang-undang Dasar 1945. Buku terbitan Sekretariat DPR menyebutkan anggota yang
hadir dan disumpah adalah 259 orang sementara surat kabar Obor Rakjat menyebut 236 orang
anggota disumpah dari keseluruhan jumlah anggota 262 orang. Lihat Sekretariat DPR-GR, op.cit.,
hlm. 222; Obor Rakjat, 24 Juli 1959.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 335
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 335 11/19/19 9:22 AM
