Page 333 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 333

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                         Selain itu Pringgodigdo juga menyatakan agar anggaran
                                                   belanja untuk Perguruan Tinggi tidak dikurangi oleh Parlemen dan
                                                   jika mungkinkan ditambah. Menjawab hal tersebut Mr. Sartono
                                                   menyatakan bahwa,
                                                               “Parlemen tidak pernah mengurangi Anggaran
                                                               Belandja itu, bahkan menjokongnja untuk  tetap
                                                               ditambah.  Dan ini sudah mendjadi tradisi dari
                                                               Parlemen.  Oleh karena itu tidak perlu dichawatirkan
                                                               tentang Anggara Belandja itu.” 420


                                                         Dari petikan kutipan diatas terlihat bahwa DPR menjalankan
                                                   fungsinya tidak hanya sebagai pembuat undang-undang semata
                                                   tapi juga sebagai pendengar masukan keluhan masyarakat untuk
                                                   disampaikan kepada pemerintah. Dari ulusan kinerja DPR hasil
                                                   Pemilihan Umum 1955 ini dapat dilihat, selain baik dan kuat perannya,
                                                   DPR hadir pula di tengah masyarakat.
                                                         Setelah Dekrit Presiden 1959 berlaku, Dewan Perkawilan Rakyat
                                                   hasil Pemilihan Umum 1955 menerima surat dari Presiden Sukarno
                                                   tertanggal 13 Juli 1959. Pada surat yang baru diterima pimpinan DPR
                                                   pada 17 Juli 1959 tersebut Sukarno selaku presiden mengharapkan
                                                   agar DPR tetap bekerja namun berlandaskan Undang-undang dasar
                                                   1945. Surat tersebut ditanggapi DPR dengan mengadakan Rapat
                                                   Pleno Khusus terbuka pada 22 Juli 1959 yang dihadiri oleh 216 orang
                                                   anggota. Pada Rapat Pleno Khusus perwakilan berbagai fraksi DPR
                                                   mengemukakan pendapatnya. Mereka yang berbicara berjumlah 18
                                                   orang, yaitu
                                                     1.  A. Nunung Kusnadi (PSII)
                         Setelah Dekrit
                                                     2.  Asraroedin (Pendukung Proklamasi-Partai Buruh)
              Presiden 1959 berlaku,                 3.  R. Ido Garnida (Pendukung Proklamasi-PRIM)

                   Dewan Perkawilan                  4.  Mr. Memet Tanumidjaja (P3RI)
              Rakyat hasil Pemilihan                 5.  R.H. Soetarto Hadisoedibdjo (Katholik)
                                                     6.  Dr. Sjech H. Djalaludin (PPTI)
                           Umum 1955
                                                     7.  H. Siradjudin Abbas (Perti)
                 menerima surat dari                 8.  Achmad Saichu (NU)

                     Presiden Sukarno                9.  Mr. Soeprapto (Pembangunan)
                     tertanggal 13 Juli              10.  Mr. Dr. A.M.Tambunan (Parkindo)
                                                     11.  Soebadio Sastrosatomo (PSI)
                                     1959.
                                                     12.  Moh. Sardjan (Masyumi)

                                                   420  Merdeka, 3 April 1958.




                                       dpr.go.id   334





         02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd   334                                                                  11/19/19   9:22 AM
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338