Page 328 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 328
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
memiliki peranan strategis sebagai lembaga yang membahas berbagai
macam isu dan memberikan masukan bagi eksekutif berupa kebijakan
yang akan diambil.
Selain DPAS, dibentuk pula Dewan Perancangan Nasional melalui
Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Menyesuaikan
Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958 Tentang Dewan Perancangan
Nasional. Dewan ini memiliki tugas untuk menilai perancangan seluruh
bidang pembangunan. Ketua dari Dewan Perancangan Nasional adalah
meneteri ex officio yang dapat hadir pada rapat Dewan Menteri. Ketua,
wakil dan anggota Dewan Perancangan Nasional, seperti halnya
lembaga lain, ditetapkan oleh presiden atas usul Dewan Menteri atau
Daerah Swatantra Tingkat I. 412
Jika dilihat komposisi perwakilan anggota partai yang duduk dari
dua lembaga, yakni Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang
Nasional, PSI dan Masyumi tidak memiliki wakilnya. Sementara itu,
PKI, PNI dan NU serta partai-partai lainnya memiliki wakil di keduda
lembaga tersebut. 413 Komposisi ini memperlihatkan bahwa presiden
mengutamakan keterwakilan dari partai-partai yang mendukungnya,
Jika dilihat komposisi
terutama mendukung gagasan kembali ke Undang-undang Dasar
perwakilan anggota 1945. Partai-partai oposisi tidak mendapatkan tempat dalam lembaga-
partai yang duduk lembaga penting di jajaran pemerintah.
dari dua lembaga, Dikeluarkannya penetapan-penetapan presiden untuk
membentuk lembaga-lembaga negara sementara dan pembuatan
yakni Dewan peraturan turunannya sudah memperlihatkan dengan jelas bahwa
Pertimbangan inisiatif pembuatan undang-undangan dikuasai oleh presiden
Agung dan Dewan sebagai eksekutif. Dengan demikian, eksekutif pasca dekrit
mengatasnamankan kondisi genting dan menghindari kembali
Perancang Nasional,
terjadinya krisis pemerintahan sebagai pembenaran dominasi
PSI dan Masyumi inisiatif-insiatif kebijakan dan pembuatan perundang-undangan. Hal
tidak memiliki ini mencerminkan berubahnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
wakilnya Meski gagasannya sudah lama terdengar, berlakunya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 mempertegas dimulainya masa Demokrasi
Terpimpin. Peralihan dari Demokrasi Parlementer menuju Demokrasi
Terpimpin juga merupakan satu upaya dari Presiden Sukarno untuk
membuat kedudukannya sebagai presiden lebih kokoh, sehingga
ia memiliki kuasa untuk menjalankan program-programnya. Maka
pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah peralihan dari sistem
412 Indonesia, Penetapan Presiden tentang Menyesuaikan Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958
Tentang Dewan Perancangan Nasional, Penpres Nomor 4 Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor
79, TLN Nomor 1818.
413 M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 553.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 329
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 329 11/19/19 9:22 AM
