Page 327 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 327
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
diberitahukan akan adanya peraturan-peraturan baru disamping yang
telah ditentukan Undang-undang Dasar 1945. Peraturan-peraturan
tersebut, ialah
1. Penetapan Presiden untuk melaksanakanDekrit Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959;
2. Peraturan Presiden;
3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan
Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri 410
Lembaga negara yang kemudian dibentuk setelah keluarnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Dewan Pertimbangan Agung
Sementara (DPAS). Lembaga yang berkedudukan di Jakarta ini dibentuk
untuk menggantikan Dewan Nasional. DPAS dibentuk dengan dasar
hukum Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Sama dengan MPRS,
anggota-anggota DPAS ditentukan oleh presiden seperti yang tertuang
dalam pasal 2, sebagai berikut
Ayat (1) anggota-anggota Dewan Pertimbangan
Agung Sementara diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden; ayat (2) jumlah anggota Dewan
Pertimbangan Agung Sementara ditetapkan
Tidak hanya oleh Presiden; ayat (3) anggota-anggota Dewan
Pertimbangan Agung Sementara diangkat dari:
pengangkatan golongan-golongan politik, golongan-golongan
anggota DPAS yang karya, orang-orang yang dapat mengemukakan
dilakukan oleh persoalan-persoalan daerah, dan tokoh-tokoh
nasional. 411
presiden, bahkan
lembaga DPAS sendiri Tidak hanya pengangkatan anggota DPAS yang dilakukan
diketuai oleh Presiden oleh presiden, bahkan lembaga DPAS sendiri diketuai oleh Presiden
Sukarno dan wakil ketuanya adalah anggota dari DPAS yang diangkat
Sukarno dan wakil dan diberhentikan oleh Presiden Sukarno. Menurut Undang-undang
ketuanya adalah Dasar 1945 yang baru diberlakukan lagi, DPA adalah lembaga yang
anggota dari DPAS wajib memberi jawab atas pertanyaan presiden dan memiliki hak
untuk memberikan usul kepada pemerintah. Maka, DPAS yang diketuai
yang diangkat dan oleh presiden sangat kuat pengaruhnya dalam pemerintahan. Dalam
diberhentikan oleh tubuh DPAS duduk ketua-ketua dari partai politik dan perwakilan dari
Presiden Sukarno golongan karya, perwakilan daerah serta tokoh nasional. Maka, DPAS
410 Sekretariat DPR-GR, op.cit., hlm. 220-223.
411 Indonesia, Penetapan Presiden tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Penpres Nomor
3 Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 78.
dpr.go.id 328
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 328 11/19/19 9:22 AM
