Page 330 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 330
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
melakukan intervensi terhadap berbagai langkah-langkah lembaga
negara dalam mengatasi krisis pemerintah. Bahkan agenda pembahasan
dalam penyusunan konstitusi yang semua telah direncanakan
oleh Konstituante terpaksa batal dilaksanakan dan digantikan oleh
penyampaian ususlan pemerintah untuk kembali ke Undang-undang
Dasar 1945. Oleh karena kesempatan mengkomromikan soal-soal
ideologis tidak tuntas diberikan kepada Konstituante, akibatnya
perdebatan ideologis dalam tubuh Konstituante kembali terjadi. Dalam
upaya melakukan jalan konstitusional untuk kembali ke Undang-
undang Dasar 1945 sikap kontra dari kalangan Islam dan keinginannya
memasukan Piagam Jakarta pun kembali mengemuka.
Upaya-upaya kompromi yang dilakukan Konstituante pada
akhirnya terpaksa dihentikan oleh Dekrit Presiden 5 Juli1959.
Maka, melalui dekrit tersebut Konstituante dibubarkan. Kemudian
dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang
pembentukan lembaga pengganti Konstituante, yakni MPRS. Pada
pasal 1 ayat (1) penetapan tersebut tertulis, bahwa
Upaya-upaya Sebelum tersusun Majelis Permusyawaratan Rakyat
kompromi yang menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar,
dilakukan Konstituante maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat
pada akhirnya Sementara yang terdiri atas anggota-anggota
terpaksa dihentikan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam
oleh Dekrit Presiden Penetapan Presiden No.1 tahun 1959 ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
5 Juli1959. Maka, golongan-golongan menurut aturan-aturan seperti
melalui dekrit berikut. 415
tersebut Konstituante Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 juga menyebutkan
dibubarkan. bahwa jumlah anggota MPRS ditentukan presiden dan anggota
tambahannya diangkat oleh presiden. Ketua dan Wakil ketua
MPRS pun diangkat oleh presiden. Anggota MPRS sebagaimana
ditetapkana adalah angota DPR ditambah utusan daerah dan utusan
golongan-golongan. Golongan yang dimaksud adalah golongan karya,
diantaranya terdiri dari tani, buruh/pegawai, pengusaha nasional,
koperasi, Angkatan ’45, Angkatan Bersenjata, veteran, pemuda,
415 Indonesia, Penetapan Presiden tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Penpres
Nomor 2 Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 77.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 331
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 331 11/19/19 9:22 AM
