Page 325 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

keadaan bahaya yang luar biasa. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
tercapailah secaragaris besar gagasan Sukarno dala,Konsepsi Presiden
yang ia nyatakan dua tahun sebelumnya, yakni pada 1957. Berikut
407
salinan dekrit tersebut:
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 utamanya menegaskan Undang-
undang Dasar 1945 berlaku kembali menggantikan Undang-undang
Dasar Sementara. Dengan demikian, banyak perubahan yang terjadi
dalam lembaga negara Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer
digantikan oleh sistem presidensial. Maka, sehari setelah dekrit
tepatnya 6 Juli 1959 Perdana Meneteri Djuanda segera menyerahkan
mandatnya di depan parlemen. Djuanda pada akhir masa jabatannya,
di depan anggota DPR menyampaikan,

“Selama 2 tahun Kabinet Karya senantiasa bekerdja
sama dengan D.P.R. dalam suasana jang baik sehingga
dalam bidang perundang2an dapat ditjapai hasil2
jang banjak seperti UU keadaan bahaja, UU wadjib
militer, UU Nasionalisasi perusahaan Belanda, UU
pembatalan hak pertambangan dll. Disamping itu
pemerintah menjatakan terimakasihnja karena
adanja pengertian baik dari DPR untuk tindakan2
pemerintah guna mengatasi pelbagai kesulitan
jang dihadapi negara dan masjarakat, seperti usaha
usaha dalam rangka pernjataan keadaan SOB
keadaan perang, konperensi Munas dan Munap,
operasi2 militer thd pemberontak2 PRRI-Permesta,
tindakan2 thd intervensi asing dan langkah2
Dekrit Presiden pada dalam hubungan perdjuangan Irian Barat serta

5 Juli 1959 utamanya nasionalisasi perusahaan milik Belanda.” 408

menegaskan Undang- Pernyataan Djuanda tersebut menunjukkan bahwa DPR telah
undang Dasar 1945 menjadi mitra yang seimbang dalam mendukung kebijakan-kebijakan
berlaku kembali pemerintahan Kabinet Djuanda, baik dalam fungsinya sebagai lembaga
legislatif maupun sebagai lembaga tinggi negara dalam menghadapi
menggantikan
Undang-undang persoalan-persoalan negara seperti pemberontakan dan intervensi
asing.
Dasar Sementara.

407 Tercatat sebagai Keputusan Presiden tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945,
Kepres Nomor 150 Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 75.
408 “Kata Perpisahan Pem. Pd. Dewan Perwakilan Rakjat” dalam Merdeka, 8 Juli 1959.

dpr.go.id 326

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 326 11/19/19 9:22 AM