Page 324 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/

PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:
Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Un-
dang-undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indone-
sia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh
keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-un-
Bahwa hal dang Dasar Sementara;
Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-
yang demikian anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi
sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercay-
menimbulkan akan oleh Rakyat kepadanya;
Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan
keadaan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa,

ketatanegaraan yang serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang
adil dan makmur;
Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan di-
membahayakan dorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya
persatuan dan jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;
Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni
keselamatan Negara, 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu
rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut,
Nusa dan Bangsa, Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
serta merintangi PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

pembangunan Menetapkan pembubaran Konstituante;
Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap
semesta untuk Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari
tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undangDa-
mencapai masyarakat sar Sementara.
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang
yang adil dan terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan De-
makmur; wan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama Rakyat Indonesia:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Tertanda,
SUKARNO

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 325
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 325 11/19/19 9:22 AM