Page 322 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 322
PARLEMEN D AN UPAYA
MENGGAPAI K ONS TITUSI
B AR U,1957 - 1960
muncul salah satunya disebabkan oleh pemeberitaan-pemberitaan
yang bersifat propaganda dari media-media yang berafilisasi pada
ideologi tertentu. Namun, melalui keterangan resmi Mayor Harsono
selaku Koordinator Penerangan Peperpu Pusat, atas nama KSAD
ia menyampaikan bahwa tidak ada keinginan dari Angkatan Darat
untuk berkuasa. Keluarnya peraturan larangan kegiatan politik dari
KSAD adalah upaya menyelamatkan nusa dan bangsa dalam rangka
pelaksanaan undang-undang keadaan bahaya serta yang menurutnya
harus diluruskan adalah keputusan tentangperaturan tersebut diambil
setelah melalui perundingan dengan berbagai pihak, jadi peraturan
tersebut bukan dibuat lalu dikeluarkan oleh Angkatan Darat sendiri.
Sebagai himbauan, dalam kondisi rawan media pun diinta oleh
Koordinator Penerangan Peperpu Pusat untuk tidak memberitakan
hal-hal yang bersifat propaganda ideologis. 403 Peperpu 3 Juni 1959
sendiri baru akan dicabut jika Presiden sudah pulang ke tanah air. 404
Selanjutnya, seperti yang telah disepakati anggota, Konstituante
memanfaatkan masa reses untuk melaksanakan agenda tukar pikiran
dengan pemerintah. Pada 27 Juni 1959 dilaksanakan agenda tukar
pikiran tersebut tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana
diharapkan karena tidak menghasilkan suatuhal yang konkrit sebagai
upaya menyelesaikan krisis pemerintahan. Pada keterangannya setelah
Selanjutnya, seperti pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jamitu, Mr. Wilopo sebagai
yang telah disepakati perwakilan dari pemerintah menjelaskan bahwa pertemuan antara
anggota, Konstituante pemerintah dan Konstituante bukanlah yang terakhir. Pada pertemuan
tersebut kedua pihak saling menyampaikan bahan-bahannya untuk
memanfaatkan kemudian dibahas. 405 Namun, memang tukar pikiran kedua pihak
masa reses untuk tidak maksimal terjadi sebab Presiden Sukarno sebagai perwakilan
melaksanakan agenda pemerintah yang menyampaikan anjuran kembali ke Undang-undang
tukar pikiran dengan Dasar 1945 tidak dapat hadir. Sukarno saat itu sedang melakukan
kunjungan ke berbagai negara. Sehingga langkah-langkah konkrit baru
pemerintah. bisa dilakukan sepulang presiden dari kunjungan luar negeri.
Sebagaimana diketahui, sehari setelah menyampaikan anjuran
kembali ke Undang-undang Dasar 1945 di hadapan Konstituante
pada 22 April 1959, Presiden Sukarno beranjak melakukan perjalanan
kenegaraan yang panjang. Negara-negara yang dikunjunginya adalah
Turki, Polandia, Hongaria, Rusia, Skandinavia, Brazil, Argentina,
403 Suluh Indonesia, 4 Juni 1959.
404 Suluh Indonesia, 8 Juni 1959
405 Suluh Indonesia, 29 Juni 1959.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 323
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 323 11/19/19 9:22 AM
