Page 323 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 323
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Meksiko, Amerika Serikat, Jepang, Kamboja, dan Vietnam Utara. 406
Dengan pertimbangan pengendalian situasi yang mengancam
keselamatan negara, salah satunya karena Konstituante tidak dapat
memutuskan soal Undang-undang Dasar, maka sepulang dari
kunjungan ke luar negeri pada akhir bulan Juni, Sukarno segera
merumuskan jalan lain untuk mewujudkan tujuan kembali ke Undang-
undang Dasar 1945.
Sukarno pada akhirnya memilih jalan lain untuk kembali ke
Undang-undang Dasar 1945, yakni melalui dekrit presiden sebagai
jalan yang sebetulnya tidak konstitusional. Meski demikian, banyak
kalangan menerima dekrit sebagai solusi karena langkah konstitusional
melalui Sidang Pleno Konstituante yang diwarnai perdebatan panjang
pun tidak dapat diwujudkan hingga tuntas. Krisis pemerintahan yang
dikhawatirkan meluas dan tekanan dari Angkatan Darat menjadi faktor-
faktor pendorong dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno.
6.6 Dekrit Presiden dan Perubahan
Lembaga Negara
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, konstitusi negara
sebagai undang-undang dasar berganti beberapa kali sampai akhirnya
dilaksanakan Pemilu pada tahun 1955 dan dibentuknya Konstituante
untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Namun, perdebatan
tajam soal undang-undang dasar tidak dapat dihindari bahkan belum
terselesaikan hingga 1959. Gagasan kembali ke Undang-undang Dasar
Sukarno pada 1945 kemudian dianggap menjadi jalan keluar krisis pemerintahan dan
akhirnya memilih lembaga Konstituante dimintai persetujuan untuk menetapkannya.
Namun, perdebatan kembali terjadi ketika dilaksanakan pemungutan
jalan lain untuk suara di lembaga Konstituante. Maka, pemerintah menganggap jalan
kembali ke Undang- konstitusional tidak dapat ditempuh untuk kembali ke Undang-undang
undang Dasar 1945, Dasar 1945.
Sepulang kunjungan luar negeri, Sukarno mendapatkan tekanan
yakni melalui dekrit agar dapat mengendalikan situasi. Sebagai jalan lain, selain jalan
presiden sebagai jalan konstitusional, akhirnya pada 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan
yang sebetulnya tidak Dekrit Presiden tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945.
konstitusional. Tindakan Sukarno yang krusial ini ia nyatakan sebagai tindakan dengan
berdasar pada staatnoodrecht atau hukum keselamatan negara dalam
406 John D. Legge, op.cit., hlm. 346.
dpr.go.id 324
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 324 11/19/19 9:22 AM
