Page 343 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 343
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
sepenuhnya berjalan karena tenggelam dengan dominasi kekuasaan
presiden. Dalam buku A. H. Nasution yang berjudul Memenuhi
Panggilan Tugas Jilid 4 disebutkan bahwa konflik antar dua institusi
tersebut mulai mengemuka ketika Ketua DPR Sartono memberikan
saran agar Presiden Sukarno meminta mandat kepada DPR untuk
melaksanakan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD
1945. Selain itu, Ketua DPR juga menyarankan agar Presiden Sukarno
meminta mandat kepada DPR untuk melaksanakan program kabinet.
Sartono pun meyakinkan Sukarno bahwa DPR akan memberikan
mandat tersebut. Namun, Sukarno menolak saran dari Ketua DPR itu.
Ia berkata akan datang ke DPR namun bukan untuk meminta mandat,
tetapi untuk menjelaskan perubahan konstitusi, program kabinet, dan
lain-lain. Dari hal tersebut telah jelas bahwa Presiden Sukarno tidak
mau terikat dengan DPR. 436
Selain menghindari keterikatannya dengan DPR, Sukarno pun
berupaya melaksanakan sistem politik yang sepenuhnya terpimpin
alam buku A. H. dengan mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang
Nasution yang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Partai Politik. Penetapan presiden
berjudul Memenuhi tersebut mencabut Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945
Panggilan Tugas tentang anjuran berdirinya partai politik. Akibat maklumat tersebut,
pemerintah menilai bahwa partai banyak bermunculan namun tidak
Jilid 4 disebutkan berhasil mewujudkan stabilitas politik. Tidak stabilnya politik akibat
bahwa konflik antar sistem multipartai, menurut pemerintah, mencapai puncaknya ketika
dua institusi tersebut langkah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 terpaksa diambil
mulai mengemuka dengan jalan dekrit. Maka, penetapan presiden tersebut dikeluarkan
untuk mengatur partai-partai sebagai alat demokrasi agar dapat
ketika Ketua DPR berjalan susuai dengan suasana Demokrasi Terpimpin. 437
Sartono memberikan Dalam Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Pasal 1 disebutkan,
saran agar Presiden bahwa Partai adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan
Sukarno meminta kehendak di dalam Negara untuk memperjuangkan bersama-sama
tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk Negara. Azas
mandat kepada DPR dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-
untuk melaksanakan undang Dasar 1945 harus diterima dan dipertahankan oleh partai,
perombakan struktur sebagaimana disebutkan pada Pasal 2. Salah satu syarat berdirinya dan
kenegaraan sesuai diakuinya partai, sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu harus
mempunyai cabang-cabang yang tersebar paling sedikit di seperempat
dengan UUD 1945. jumlah Daerah Tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu tersebar di
436 Tim Penulis, Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, 2005, hlm. 77.
437 Indonesia, Penetapan Presiden Tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Partai, Penpres
Nomor 7 Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 149, TLN Nomor 1916.
dpr.go.id 344
02 B BUKU 100 DPR BAB 6 CETAK.indd 344 11/19/19 9:22 AM
